SHARE

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, mengakui sepakat dengan Rancangan Ketentuan Daerah (Raperda) mengenai Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD serta Pertanggungjawaban Gubernur jadi turunan dari Ketentuan Pemerintah nomor 18 th. 2017.

Menurut dia, telah semestinya tunjangan anggota DPRD juga sesuai dengan system yang dipakai oleh Pemprov DKI Jakarta.

” Anggota dewan yang rajin memiliki hak memperoleh tunjangan semakin besar dibanding mereka yg tidak rajin. Ada TKD atau tunjangan kemampuan dewan. Ya dirumuskanlah disitu, hingga fair, ” kata Djarot pada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Nanti, kenaikan tunjangan yang juga akan di terima oleh DPRD yaitu empat kali dari keseluruhan uang representasi.

” Maka dari itu anggota Dewan itu tujuannya apa? Tujuannya kan bukanlah untuk memperkaya diri, namun menolong orang-orang untuk memecahkan masalah orang-orang dari bagian legislasi, ” katanya.

Dengan system penghitungan tunjangan yang berimbang, Djarot menginginkan tiap-tiap anggota Dewan memperoleh hak yang sesuai sama kemampuan sepanjang masa baktinya.

” Prinsipnya saya sepakat bila itu tunjangan besar. Seandainya benar-benar, kemudian tidak ada sekali lagi penambahan yang bebrapa beda, ” kata Djarot.

Djarot memberikan implementasi system yang berimbang serta transparan juga akan kurangi potensi kecurangan umpamanya bila ada anggota dewan yang memajukan project kerja di tengahnya.

” Lewat cara sesuai sama itu kita bisa membuat system demokrasi yang sehat. Serta saya tau keinginan Ketentuan Pemerintah itu ya sesuai sama itu, ” kata Djarot.

Terlebih dulu tunjangan representatif anggota DPRD DKI Jakarta juga akan naik empat kali lipat atau Rp 12 juta dari yang ada saat ini.

Kenaikan itu sesuaikan dengan terbitnya Ketentuan Daerah (Perda) nomor 18 th. 2017 mengenai kenaikan tunjangan anggota DPRD serta pertanggungjawaban Gubernur DKI. ‎ Dengan terbitnya PP itu jadi PP 24/2004 yang mengatur tunjangan terlebih dulu tidak berlaku.

Baca Juga  Djarot: Mereka Tidak Tertib, Terkait Heboh Pemotor yang Marah-marah di Trotoar

Tetapi, kenaikan tunjangan itu baru berlaku jika telah ada Ketentuan daerah yang mengaturnya.