SHARE

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyebutkan keuangan Pemprov DKI Jakarta memanglah cukup untuk membiayai asisten pribadi beberapa anggota DPRD DKI.

Hal semacam ini karna Biaya Pendapatan serta Berbelanja Daerah (APBD) DKI mempunyai nilai yang besar hinga Rp 72 triliun. Tetapi, menurut Djarot, APBD DKI tambah baik dipakai untuk orang-orang.

” Keuangan DKI memanglah sangat mungkin, namun beberapa besar kita kembalikan untuk program segera warga tidak dapat, untuk orang-orang yang perlu subsidi KJP, KJS, untuk transportasi, serta tempat tinggal susun, ” tutur Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (20/7/2017).

Oleh karenanya, Djarot memohon supaya saran masalah semasing anggota dewan mempunyai asisten pribadi dapat dipikirkan kembali.

Menurutnya, saran itu tidaklah perlu dimasukan dalam rancangan ketentuan daerah mengenai kenaikan tunjangan anggota dewan ini.

” Bila saya sich tolong masalah ini dipikirkan ulang, dipikir masak-masak, ” tutur Djarot.

Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta menyarankan ada asisten pribadi untuk tiap-tiap pimpinan serta anggota DPRD DKI Jakarta.

Fraksi Partai Hanura memohon hal itu ditata dalam rancangan ketentuan daerah (raperda) mengenai Hak Keuangan serta Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD DKI Jakarta.

Saran itu di sampaikan anggota Fraksi Partai Hanura Syarifuddin dalam rapat paripurna mengenai kajian raperda yang mengatur kenaikan tunjangan anggota DPRD itu, Kamis (20/7/2017).

” Fraksi Partai Hanura menyarankan supaya didalam raperda mengenai Hak Keuangan serta Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD DKI Jakarta bisa ditata pasal sendiri mengenai asisten pribadi pimpinan serta anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta, ” tutur Syarifuddin dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Syarifuddin menjelaskan, Fraksi Partai Hanura menilainya beban kerja pimpinan serta anggota DPRD DKI begitu tinggi. Oleh karenanya, asisten pribadi itu diperlukan.