SHARE
Ahmad Doli Kurnia, pengkhianat di Partai Golkar

Partai Golkar selalu bergejolak, ibarat lautan yang tak pernah tenang. Banyak faksi-faksi di dalam tubuh partai berlambang pohon beringin itu yang ingin memanfaatkan situasi dan kondisi di dalam partai.

Apalagi saat ini, ketika Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto tengah menjadi target KPK, beberapa gelintir orang di Golkar ingin memanfaatkan situasi dan kondisi agar bisa membuat gejolak di tubuh partai itu.

Salah satunya adalah Ahmad Dolly Kurnia, dari Generasi Muda Partai Golkar.   Dia kerap kali membuat pernytaan yang berseberangan dengan pemimpin tertinggi. Anak angkat Akbar Tanjung ini bahkan terus merongrong posisi Setya Novanto dengan mengusulkan munaslub. Dolly pun dikenal sebagai pengkhianat karena tak mau peduli dengan keputusan partai yang membawa Partai Golkar untuk mendukung Jokowi di Pilpres 2019.

Padahal, bersama Jokowi, Partai Golkar sudah memenangkan banyak pilkada pada tahun 2017. Terhitung sudah 58 persen Golkar memenangi Pilkada 2017.

Menanggapi hal itu, koordinator bidang Pemenangan Pemilu Jawa-Sumatera DPP Golkar, Nusron Wahid menyampaikan Partai Golkar tidak akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) setelah banyaknya kader partai yang disebut dalam perkara dugaan korupsi KTP-el (elektronik KTP).

“Tidak ada Munaslub di dalam internal Partai Golkar. Semua lagi konsentrasi menghadapi Pilkada 2018 dan menyongsong kemenangan Pileg dan Pilpres tahun 2019. Bahasanya menyongsong kemenangan. Tidak ada istilah itu,” kata Nusron.

Terkait adanya nama Setya Novanto yang disebut dalam kasus dugaan korupsi KTP-el ini, Nusron menyampaikan akan menggunakan asas praduga tak bersalah. Sebab hingga kini Setnov pun juga belum dijadikan sebagai tersangka.

“Soal kasus hukum Pak Setnov, ya kita kembalikan ke asas praduga tidak bersalah. Kan enggak ada pengumuman apa-apa dari KPK. Memang ada pengumuman tersangka? Kan enggak ada juga. Ngapain kita bahas. Orang baru diduga,” jelas dia.

Seperti diketahui, salah satu nama tokoh besar yang disebut dalam kasus dugaan korupsi KTP-el adalah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang juga menjabat sebagai Ketua DPR.

Ketua Koordinator Bidang Kepartaian Golkar Kahar Muzakir membantah akan digelarnya kembali musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) di internal partai beringin. Katanya, itu hanyalah rumor.

Dia mengaku sudah memastikannya ke seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) bahwa tidak ada desakan itu. “Saya sudah cek itu rumor aja yang Munaslub,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).

Ketika disampaikan bahwa Ketua Dewan  Pakar Partai Golkar Agung Laksono yang menyatakan bahwa ada segelintir kader menginginkan Munaslub, Kahar enggan menanggapinya. Namun, kalaupun ada keinginan digelarnya Munaslub, dipastikan tidak akan ada yang maju mencalonkan diri sebagai ketua umum partai beringin itu.

“Tanya sama Pak Agung, saya kan nggak tau. Nggak ada rumor Munaslub, nggak ada. Saya tanya, kalau Munaslub pasti ada calonnya? calonnya nggak ada,” ketus Kahar.

Ketua Fraksi Partai Golkar itu juga memastikan tidak akan ada kader yang mau menggelar Munaslub. “Memang ada orang mau Munaslub? Nggak ada orang mau Munaslub. Tidak ada orangnya, saya sudah cek,” pungkasnya.

Isu Munaslub Partai Golkar muncul usai ketua umumnya, Setya Novanto disebut-sebut dalam surat dakwaan korupsi e-KTP. Novanto dianggap berperan penting untuk memuluskan proyek yang berjalan pada 2011-2012 lalu.