SHARE

YOGYAKARTA — Telah ada lebih dari 400 tanda tangan sudah dihimpun dosen-dosen Kampus Gajah Mada (UGM) menampik Pansus Angket KPK yang digelindingkan DPR. Targetnya, seribu tanda tangan juga akan jadi lambang penolakan atas pelemahan KPK.

” Mudah-mudahan dapat menolong Indonesia bersihkan diri, ” kata Purwo Santoso, satu diantara dosen Fisipol UGM, Senin (10/7).

Dosen Psikologi UGM, Koentjoro memiliki pendapat, sekarang ini arah Pansus Angket KPK itu telah tidak konsentrasi. Pansus yang awalannya menyoroti kontrol penyidikan, berubah ke BPK lantas pindak ke beberapa masalah yang sudah inkrah putusannya. Diluar itu, ada dua sikap Pansus Angket KPK yang dipandang tidak konsentrasi seperti memohon anggota KPK ditukar, serta menjumpai terpidana koruptor di LP Sukamiskin. Hal semacam ini yang makin membetulkan bila Pansus Angket DPR tidak mempunyai arah.

” Menurut kami ini jadi tidak terang arahnya, ” tutur Koentjoro.

Selaras, dosen Hukum UGM Sigit Riyanto berasumsi, aksi DPR merefleksikan mengenaian atas pergerakan anti korupsi. Menurut Sigit, dengan faktual ikut makin tampak intervensi sistem hukum mereka yang berada di peradilan.

” Aksi mereka menjumpai terpidana korupsi jadi lambang mereka mensupport aksi korupsi, ” kata Sigit.

Sigit menerangkan, bila kunjungan itu dikerjakan atas basic kemanusiaan pasti tidak jadi satu problem. Namun, kunjungan berbentuk politis serta akan jadikan bahan politik, hingga mesti disikapi politis juga. Sesaat, dosen Fisipol UGM, Wahyudi Kumototomo mengutamakan, pergerakan yang diusung membawa tagar UGM Berintegritas. Jadi itu, UGM meyakinkan support pada instansi apa pun yang memberi support pada pemberantasan korupsi.

Wahyudi mengingatkan, negara manapun akan tidak dapat maju bila tidak dapat merampungkan pekerjaan tempat tinggal yakni korupsi. Tetapi, ia menyatakan pergerakan ini juga akan konsentrasi menampik pelemahan KPK, bukanlah ribut masalah siapa benar atau salah.

Baca Juga  Inilah Alasan Klise KPK Menolak Hak Angket

” Kami tidak katakan siapa salah siapa benar, yang tentu pemberantasan korupsi mesti selalu diusahakan, ” tutur Wahyudi.

Seirama, dosen Fisipol beda, Muhadjir Muhammad menyebutkan, sebelumnya ini juga telah ada pergerakan guru besar semua Indonesia dengan topik sama. Karena itu, ia terasa pemakaian hak angket itu tidak dapat dilewatkan karna hanya juga akan merugikan.

” Bila dilewatkan yang rugi bangsa Indonesia, ” kata Muhadjir.