SHARE

Pembentukan Panitis Khusus DPR untuk Komisi Pemberantasan Korupsi, yang lebih dikenal dengan Pansus KPK, masih terus berjalan. Proses pembentukan Pansus KPK sudah di tahap pengiriman nama-nama atau wakil dari setiap fraksi di DPR. Nama-nama yang ditetapkan sebagai wakil resmi fraksi tersebut lebih dulu disampaikan ke badan musyawarah atau Bamus DPR. Terakhir, pembentukan Pansus KPK akan disetujui pada rapat paripurna DPR.

Dari 10 fraksi di DPR, yang menyatakan persetujuannya atas pembentukan Pansus KPK masih berimbang atau fifty-fifty. Yang setuju, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi Hanura, dan Fraksi Gerindra. Lima lainnya, yakni Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN, masih belum memberikan persetujuannya, namun sebagian disebut-sebut akan pro ke pembentukan Pansus KPK.

Dari keterangan yang diperoleh Nasionalisme.net, fraksi pertama yang memastikan keikutsertaanya di Pansus KPK adalah Fraksi Hanura. Mereka mengirimkan Dossy Iskandar sebagai perwakilan di pansus hak angket KPK tersebut. Dadang Rusdiana, sekretaris Fraksi Hanura, menyebut langkah ini diambil demi menjelaskan ke publik bahwa tidak ada upaya untuk melemahkan KPK.

dadangrusdianahanura
Dadang Rusdiana

“Sudah saya tanda tangan dan ketua fraksi sudah tanda tangan. Satu nama dari Hanura atas nama Pak Dossy Iskandar, malam tadi kita serahkan ke Bamus,” ujar Dadang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).

Pansus KPK ini, ujar Dadang, akan membuka mata semua pihak bahwa hak angket sama sekali tidak berupaya untuk melemahkan. Semua fraksi, kata dia, justru harus masuk pansus agar bisa mengawal hak angket KPK.

“Kan kita harus memastikan kepada masyarakat pansus bukan untuk melemahkan KPK. Karena semua pihak harus masuk untuk mengawal, hak angket ini kan diikuti oleh semua fraksi,” ujarnya.

Baca Juga  Ada LSM yang Dibayar, Membiarkan KPK tanpa Kontrol, Ciderai Rasa Keadilan

“Jadi kalau ada fraksi yang tidak ikut padahal ini sudah diputuskan di paripurna justru berbahaya. Terutama secara substantif hak angket ini bisa disalahgunakan,” ujarnya.

dossy
Dossy Iskandar (kiri) bersama dua srikandi Hanura, diantaranya Miryam S Haryani.

Dadang juga mengkritisi fraksi yang tidak mengirimkan perwakilannya. Sebab, keputusan ini bisa dipersoalkan dalam Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

“Tidak mengirimkan pansus bisa diusut MKD karena tidak mematuhi apa yang disetujui paripurna karena paripurna sudah memutuskan bahwa hak angket disepakati,” ujarnya.

“Hampir semua fraksi siap menyampaikan perwakilan, kecuali PKS,” jelas Dadang.

Partai Nasdem akan menunggu perkembangan politik sebelum mengirimkan anggotanya di panitia khusus hak angket KPK. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memerintahkan fraksinya untuk memberikan dukungan pada usulan hak angket.

Nasdem tidak ingin terburu-buru karena tindaklanjut usulan hak angket harus memiliki legalitas politik dari seluruh fraksi. Legalitas politik, kata dia, bisa mengurangi timbulnya kegaduhan saat pansus benar-benar memanggil KPK. Hingga saat ini, memang belum ada fraksi yang mengirimkan perwakilan di pansus hak angket.

plate
Johnny F Plate.

“Semua (fraksi) juga belum, kita tunggu, kita lihat perkembangan politiknya. Yang harus itu adalah legitimasi politiknya perlu ada,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Johnny F Plate.

Fraksi Partai Gerindra tetap akan mengirimkan perwakilan di dalam pansus hak angket KPK. Gerindra tetap mengirim perwakilan supaya dapat mencegah upaya pelemahan KPK dari internal DPR.

Fraksi Partai Gerindra tetap akan mengirimkan perwakilan di dalam pansus hak angket KPK. Gerindra tetap mengirim perwakilan supaya dapat mencegah upaya pelemahan KPK dari internal DPR.

Sekretaris Fraksi Gerindra, Fairy Djemi Francis, menegaskan partainya tetap menolak usulan hak angket KPK. Mengirim perwakilan, kata dia, bukan berarti Gerindra melunak terhadap usulan hak angket.

Baca Juga  PAN Siap Kirim Anggota ke Pansus KPK

“Intinya kita tetap menolak dan kita tetap akan mengawal agar KPK tak dilemahkan itu prinsip kami. Soal nanti kami mengirim atau tidak kita akan lihat nanti. Kami tetap mengawal agar KPK tidak dilemahkan,” ujar Djemi.