SHARE

Bekas Kepala Tubuh Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyaad Mbai mengkritik anggota DPR yang tidak selekasnya merampungkan revisi Undang-Undang Nomor 15 Th. 2003 mengenai Pemberantasan Terorisme.

Kritik itu terutama diperuntukkan pada beberapa anggota DPR yg tidak sepakat Polri serta TNI diberi wewenang semakin besar untuk memberantas terorisme karna lasan punya potensi menyalahgunakan kekuasaan.

” Itulah beberapa orang DPR yang mengaduk-aduk itu untuk kebutuhan politiknya. Sok membela yang radikal. Jadi politisi itu yang bentur-benturkan, ” tutur Ansyaad, saat didapati di acara peringatan Hari Bhayangkara ke-71, di Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2017).

Menurut Ansyaad, Polri serta TNI sesungguhnya mulai sejak lama bekerja bersama dalam soal pemberantasan terorisme.

UU pada ke-2 institusi itu juga mengakomodasi kerja sama itu.

” Dahulu jaman Pak Harto, prinsip paling utama yaitu ‘military assist when situation is beyond police capacity’. Step aman, polisi. Riskan, polisi. Krisis, polisi. Kritis, nah baru TNI. Berarti apa? Diluar kekuatan Polri, baru TNI masuk. UU diputar seperti apa tetaplah demikian. Di semua dunia juga demikian, ” tutur Ansyaad.

” Saya sepanjang jadi Kepala BPNPT, tiap-tiap th. kita latihan dengan di kompleks militer. Tidak ada problem. Politisi itu yang ngaduk-ngaduk. Atau ingin mencari panggung saja agar dia ngomong, ” lanjut dia.

Menurutnya, semestinya tidak susah untuk DPR untuk selekasnya merampungkan revisi UU Terorisme, karna yang butuh dikerjakan yaitu menyempurnakan UU itu dengan memasukkan pengawasan pada aparat pembasmi terorisme hingga tidak berlangsung penyalahgunaan kewenangan.