SHARE

Dewan Perwakilan Rakyat sudah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu untuk jadi undang-undang sesudah lewat mekanisme yang panjang dalam rapat paripurna yang berjalan pada Kamis (20/7/2017) malam sampai Jumat (21/7/2017).

Ketentuan di ambil sesudah empat fraksi yang pilih RUU Pemilu dengan pilihan B, yakni presidential threshold 0 %, lakukan tindakan walk out.

Dengan hal tersebut, DPR lakukan aklamasi untuk pilih pilihan A, yakni presidential threshold sebesar 20 % kursi DPR atau 25 % nada nasional, karna peserta rapat paripurna yang bertahan datang dari enam fraksi yang menyepakati pilihan A.

” Apakah Rancangan Undang-Undang Pemilu dapat disahkan jadi undang-undang? ” papar Ketua DPR Setya Novanto, yang memimpin sidang.

Peserta paripurna juga serentak menjawab, ” Sepakat… ”

Mendengar jawaban dari peserta rapat paripurna, Novanto juga selekasnya mengetok palu 3x, tanda pengesahan UU Pemilu.

” Paket A kita ketok dengan aklamasi. Selanjutnya saya persilakan Mendagri untuk mengemukakan pandangan pemerintah, ” ucap Novanto.

Agenda voting untuk mengesahkan RUU Pemilu diwarnai tindakan walk out sesudah empat fraksi menilainya system presidential threshold 20-25 % bertentangan dengan konstitusi, dalam hal semacam ini prinsip keserentakan Pemilu 2019.