SHARE

JAKARTA — Pemerintah menerbitkan ketentuan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) pembubaran ormas, Rabu (12/7). Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, menyebutkan jangan pernah ada beberapa kebutuhan beda dibalik penerbitan Perppu.

” Perppu ini jangan pernah lalu mengarah kemana saja. Serta jangan pernah lalu dalam tanda kutip ada beberapa kebutuhan spesifik namun berlindung dibalik perppu, ” kata Nasir di Gedung DPR RI, Rabu (12/7).

Nasir menyebutkan sesuai sama ketentuan kelak juga akan ada saat lebih kurang tiga bln. di DPR untuk mengulas Perppu ini. Diprediksikan, kajian juga akan dikerjakan pada saat sidang mendatang sekitaran Agustus atau September 2017. Setelah itu, DPR juga akan memberi pandangan terima atau menampik.

Nasir mengharapkan DPR, dalam hal semacam ini Komisi III, dapat mengundang pihak-pihak spesifik sebelumnya memberi putusan. Umpamanya, akademisi atau pengamat hukum untuk menilainya apakah langkah pemerintah keluarkan perppu ini telah pas atau tidak. Bila memanglah nyatanya tidak pas, DPR memiliki hak menampik.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, serta HAM (Menkopolhukam) Wiranto dalam konferensi pers pada Rabu (12/7) yakini kalau instansi legislatif juga akan menyepakati Perppu ini. Nasir menilainya, anggapan itu dibuat oleh Menkopolhukam karna ada partai-partai pendukung pemerintah di DPR RI. Wiranto pasti mengharapkan partai pendukung pemerintah turut mensupport Perppu.

Nasir memiliki pendapat, pernyataan Wiranto ini tidak punya masalah, karenanya hak politik partai-partai pendukung pemerintah. Namun, ia mengingatkan kalau DPR RI adalah instansi representasi rakyat. DPR tetaplah mesti mendengar masukan rakyat, termasuk juga dalam menanggapi terbitnya perppu pembubaran ormas ini.

Bicara mengenai sikap fraksi PKS pada perppu ini, Nasir menyebutkan hingga sekarang ini fraksinya belum juga memastikan sikap. Fraksi PKS juga akan lakukan kajian terlebih dulu.

Baca Juga  Dari Pemerintah, DPR Sudah Terima Perppu Pembubaran Ormas

” Kami juga akan menyimak dahulu. Kami tidak cepat-cepat menyebutkan ya. Kami juga tidak cepat-cepat menyebutkan tidak. Kami perhatikan dahulu dalam segi ketatanegaraan, segi hukum, serta segi kemasyarakatan. Karna DPR itu kan representasi rakyat, ” kata Nasir.