SHARE

Jakarta – DPRD DKI Jakarta menyoroti biaya koefisien lantai bangunan (KLB). Menurut Wakil Ketua DPRD, Muhammad Taufik, ada potensi kerugian negara dalam KLB itu.

” Rp 2, 4 triliun potensi kerugian negara. Terlebih dari KLB. Denda-denda KLB ke Kompensasinya. Berada di RAPBD, ” kata Taufik pada wartawan di Kantor DPD Partai Gerindra di Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, Minggu (9/7/2017).

Karenanya, DPRD akan membuat panitia spesial (pansus) untuk mengulas hal itu dengan resmi. Sikap resmi DPRD DKI akan ditetapkan dalam kajian itu.

” Maka dari itu DPRD akan membuat pansus, saya telah berikan pada ketua (DPRD), ” ucap Taufik yang Ketua DPD Partai Gerindra DKI itu.

Terkecuali Taufik, Wakil Gubernur DKI dipilih Sandiaga Uno terlebih dulu juga berkomentar problem KLB. Dia menginginkan dana kompensasi KLB dikelola transparan.

” KLB kita percaya keduanya sama menginginkan bangun Jakarta, kita menginginkan yang transparan, serta bila dapat KLB yang saat ini banyak disikapi beberapa grup orang-orang tidaklah terlalu terbuka, itu prinsipnya transparansi serta kalau governance itu karna ini dana umum. Ya ada sistem yang meyakinkan kalau umum ada sistem umum dapat turut mengawasi, dapat lewat DPRD, ” tutur Sandi di tempat tinggalnya, Jl Pulombangkeng, Jakarta Selatan, Sabtu, (8/7).

Baca Juga  Ulama dan DPRD di Kediri Tuntut Inul Vizta Ditutup Usai Digerebek