SHARE

Tubuh Pembentukan Ketentuan Daerah DPRD DKI Jakarta merencanakan untuk lakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta.

Hal semacam ini untuk membuat lancar gagasan pengaturan Rancangan Perda mengenai Hak Keuangan serta Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD DKI.

” Gagasan kami hari Kamis ini rapat dahulu, sorenya kita baru pergi, ” tutur Wakil Ketua Tubuh Pembentukan Ketentuan Daerah DPRD DKI Merry Hotma di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (10/7/2017).

Merry menyebutkan DPRD di Yogyakarta telah lebih dahulu menggodok ketentuan daerah sama. Mengenai, perda itu adalah amanat dari Ketentuan Pemerintah Nomor 18 Th. 2017 mengenai Hak Keuangan serta Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD.

Pemerintahan di tiap-tiap daerah di Indonesia dapat mengaplikasikan PP itu, namun mesti membuat turunan perda. Merry menyebutkan perda mesti telah disahkan kurun waktu 3 bln. sesudah PP No 18 th. 2017 keluar pada 2 Juni 2017.

Itu berarti, saat yang mereka punyai tinggal 2 bln. sekali lagi. DPRD DKI mesti percepat pembahasannya supaya dapat disahkan pas saat.

Merry menyebutkan DPRD DKI telah mengambil keputusan untuk jadikan raperda ini jadi raperda gagasan DPRD.

Walau, konsekwensinya yaitu sistem kajian raperda gagasan DPRD semakin lebih panjang dibanding dengan raperda gagasan eksekutif.

” Mengapa jadi gagasan DPRD? Karna ini kan pure mengatur keuangan DPRD. Jadi kami dapat leluasa untuk minta respon dari 106 anggota beda, kurang lebih bagaimana pengerjaannya di perda, ” tutur Merry.