SHARE

Dua terdakwa dalam masalah sangkaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Masyarakat berbasiskan elektronik (e-KTP), Irman serta Sugiharto, akan mengemukakan nota pembelaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/7/2017).

Bekas Direktur Jenderal Kependudukan serta Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri serta bekas Direktur Pengelola Info Ditjen Dukcapil Kemendagri itu didakwa merugikan negara Rp 2, 3 triliun dalam project pembuatan e-KTP.

Irman serta Sugiharto, semasing dituntut 7 th. serta 5 th. penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diluar itu, ke-2 terdakwa juga dituntut membayar denda. Irman dituntut membayar denda Rp 500 juta subsider 6 bln. kurungan, sesaat Sugiharto dituntut membayar denda Rp 400 juta subsider 6 bln. kurungan.

Menurut jaksa, ke-2 terdakwa ikut serta dalam pemberian suap berkaitan sistem penganggaran project e-KTP di DPR RI, untuk th. biaya 2011-2013.

Diluar itu, keduanya ikut serta dalam mengarahkan serta memenangi perusahaan spesifik untuk jadi pelaksana project pengadaan e-KTP.

Dalam surat tuntutan jaksa, Irman diperkaya sebesar 573. 700 dollar AS, Rp 2, 9 miliar serta 6. 000 dollar Singapura. Sesaat, Sugiharto diperkaya sebesar 450. 000 dollar AS serta Rp 460 juta.

Ke-2 terdakwa juga dipercaya turut memperkaya orang yang lain serta korporasi.

Walau sekian, keduanya diputuskan oleh KPK jadi juicetice collaborator atau saksi aktor yang bekerja sama juga dengan penegak hukum.

Keduanya ingin mengaku kekeliruan serta bersedia membuka peranan aktor beda yang ikut serta dalam masalah ini.