SHARE

Jakarta – Terkecuali dituntut 7 th. bui, bekas Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman juga disuruh membayar uang pengganti USD 273. 700, Rp 2. 298. 750. 000 juta, serta SGD 6. 000. Dalam pleidoinya, Irman menampik membayar uang pengganti itu.

Sidang pembacaan pleidoi di gelar di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2017). Irman terasa uang yang dia terima tidak sebesar yang disuruh ditukar oleh jaksa lewat tuntutannya.

” Uang yang sempat saya terima yang terkait dengan e-KTP yaitu seperti berikut dari Andi Agustinus dengan kata lain Andi Narogong beberapa USD 300 ribu, serta uang itu sudah saya setorkan ke rekening penampungan KPK pada 8 Februari 2017, ” tutur Irman.

Diluar itu, Irman juga mengakui terima USD 200 ribu dari Sugiharto. Terdakwa yang lain yang bawahannya di Dirjen Dukcapil.

” Dari terdakwa dua beberapa USD 200 ribu untuk kepentingan penalangan tim supervisi e-KTP yang dikelola oleh Suciyati. Beberapa Rp 50 juta terpakai untuk kepentingan pribadi saya, uang itu sudah saya setor ke rekening penampungan KPK pada 14 Desember 2016, ” papar Irman.

Menurut Irman, uang yang dia kembalikan sudah sesuai sama hasil kontrol penyidik KPK serta info saksi di persidangan.

” Butuh juga saya berikan kalau jumlah uang yang saya setorkan ke rekening penampungan KPK itu sudah sesuai sama hasil kontrol serta panduan dari penyidik KPK yakni Pak Damanik serta Pak Novel, ” terang Irman.

” Berdasar pada uraian itu, saya mohon pada Yang Mulia majelis hakim sangkanya bisa membebaskan saya dari pembayaran uang pengganti, ” ucapnya.

Baca Juga  Untuk Kedua Kalinya Miryam Haryani Terancam Dijemput Paksa