SHARE

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan rapat konsultasi DPR-KPU akhirnya tidak mengikat KPU. Bekas komisioner KPU Hadar Gumay ikut bersukacita sebab tuntutan masalah ketentuan itu diserahkan saat dia masih tetap menjabat.

” Jadi memanglah yang memajukan KPU waktu lalu, periode 2012-2017. Kami bertujuh. Saat ini kami telah tidak menjabat namun kami yang memajukan jadi kami yang di panggil untuk mendengar putusan MK, ” ungkap Hadar dalam pembicaraan, Senin (10/7/2017) malam.

Walau permintaannya cuma dipenuhi beberapa oleh MK, Hadar mengakui terasa suka. Dia menyebutkan menghormati ketentuan yang sudah di buat MK.

” Beberapa ini memanglah yang paling utama yang dipenuhi, ada 2 komponen meskipun dalam satu pasal. Kalau konsultasi itu tidaklah perlu, ke-2 kalau hasil konsultasi atau putusan konsultasi tidak mengikat. Yang ke-2 yang dipenuhi, jadi konsultasi tetaplah dikerjakan, ” terang Hadar.

” Namun putusan konsultasi tidak mengikat KPU. KPU melihat itu cuma untuk input. Terserah KPU ingin lakukan input atau tidak, ” paparnya.

Dengan terdapatnya ketentuan MK itu, Hadar menilainya itu membuat hilangnya ruangan intervensi serta mengganggu kemandirian KPU. Dengan ketentuan ini, dia mengharapkan penyelenggara pemilu, dalam hal semacam ini KPU serta Bawaslu, benar-benar dapat melindungi independensi.

” Kami terasa senang. Apa yang telah di ambil oleh MK ini telah kembalikan jaminan kemandirian sesuai sama konstitusi. Kami berharap penyelenggara pemilu, KPU serta Bawaslu benar-benar melindungi kemandirian itu, ” papar Hadar.

Walau ada putusan ini, dia mengatakan bukanlah bermakna input dari DPR tidak didengarkan. Tetapi jika dipandang tidak cocok dengan konstitusi serta dipandang tidak pas, KPU diimbau tidak untuk ikuti input itu.

Baca Juga  Pemerintah-DPR Putuskan Isu Krusial RUU Pemilu Kamis

” Konsultasi dikerjakan saja seperti terlebih dulu. Kita dengarkan. Bila ada hal yang menurut penyelenggara sesuai sama UU, berlainan degan DPR ya tidak apa-apa. Tidak mesti apa yang dilihat DPR dibarengi, bila nyatanya tidak dipercaya, tidak benar, tidak apa-apa tidak dibarengi, ” sebut dia.

” Dengarkan bisa saja, terkadang ada suatu hal di UU tidak terang benar itu tujuannya apa. Penyelenggara pemilu tidak paham sama seperti apa. Jadi datang lah pandangan, kalai tidak mengganggu penyelenggaraan pemilu, ya dibarengi bisa saja, ” lebih Hadar.

Bila nyatanya saran dapat bertentangan serta merugikan, KPU diimbaunya cuma cukup dengarkan saja. Semuanya pihak disuruh untuk menghirmati putusan MK.

” Bila tidak cocok ya didengarkan saja, tidak mesti dikerjakan. Bila dilihat salah, tidak cocok UU, tidak cocok beberapa azas penyelenggaraan pemilu, ya KPU tidaklah perlu ikuti. Putuskan dalam pleno saja, ” tutur dia.

Pasal yang dibatalkan MK itu mengatur kalau komunitas konsultasi berbentuk mengikat dalam pengaturan Ketentuan KPU (PKPU). Dengan ketentuan itu, DPR bisa memaksa KPU, serta punya potensi dapat mendorong putusan dengan kemampuan politis spesifik.

” Kita mesti jamin penentuan demokratis serta berkwalitas. Tidak bisa penentuan dikerjakan berdasar pada kemampuan politik spesifik, kemandirian KPU begitu perlu, ” tutup Hadar.