SHARE

Dari empat politisi PDI Perjuangan yang didakwa ikut menerima aliran dana dari proyek e-KTP Kemendagri baru Ganjar Pranowo yang dihadirkan di persidangan PN Tipikor Jakarta. Tiga lainnya belum, yakni Yasonna Hamonangan Laoly, Olly Dondokambey dan Arief Wibowo.

Ganjar, Yasonna, Olly dan Arief Wibowo sama-sama duduk di Komisi II DPR sewaktu proyek e-KTP sudah masuk dalam fase pembahasan anggaran di parlemen. Pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik itu memakai anggaran APBN 2011-2012.

Ganjar, yang kini Gubernur Jateng, didakwa menerima 520.000 dolar AS. Yasonna, yang dipromosikan Megawati Soekarnoputri ke Presiden Joko Widodo untuk duduk di kementerian Hukum dan HAM dituding menerima 84.000 dolar AS. Arief Wibowo, yang masih bertahan di Komisi II saat ini, disebut menerima 108.000 dolar AS.

mega
Megawati memimpin rapat PDI-P

Olly Dondokambey menjadi penerima dana terbesar diantara mereka. Olly yang juga terseret di kasus Hambalang, didakwa mencaplok 1,2 juta dolar AS dari dana e-KTP ini.

Tak ada diantara mereka yang mengaku menerima dana tersebut. Tak hanya membantah, para politisi PDI P ini bahkan cenderung melempar kesalahan pada orang lain, sejatinya sesama kolega mereka semasih bergabung di Komisi II saat proyek e-KTP dibahas di DPR.

Ganjar Pranowo

Kesaksian Ganjar di persidangan 30 Maret terkesan memojokan Setya Novanto. Ganjar mengatakan bahwa Setnov memintanya untuk tidak galak-galak saat pembahasan proyek e-KTP di DPR.

Namun, majelis hakim dan tim jaksa penuntut umum dari KPK bisa memahami penjelasan Setnov di persidangan 4 April. Kata-kata tersebut disampaikan Setnov dalam konteks bahwa proyek e-KTP Kemendagri sudah menjadi program dari pemerintahan SBY, oleh karenanya pasti akan jalan.

Yasonna Laoly

Penjelasan normatif Setnov ini dapat diterima oleh majelis hakim dan jaksa penuntut umum.

Baca Juga  Ganjar Mengaku Beberapa Kali Ditawari Uang Proyek E-KTP

Akan tetapi, justru karena proyek e-KTP adalah program pemerintahan SBY, itu yang kemudian disebut-sebut sebagai alasan mereka mengkritisi program tersebut.

Ganjar, Yasonna, Olly dan Arief Wibowo sama-sama mengatakan bahwa terkait proyek e-KTP itu mereka sudah diperintahkan dari atas untuk bersikap kritis.

olisih
Olly Dondokambey

Akan tetapi faktanya tidaklah demikian. Ganjar menolak mengambil bagiannya karena jumlahnya tidak sama dengan beberapa rekannya yang lain. Menurut keterangan Mohammad Nazaruddin, Ganjar meminta jatahnya disamakan dengan Chaeruman Harahap yang kala itu menjadi ketua Komisi II.

Olly Dondokambey sudah pernah dipanggil untuk memberikan kesaksiannya di PN Tipikor. Namun, ia tak memenuhi panggilan dengan mengalasankan KPK terlambat menyampaikan suratnya. Namun, itu tampaknya sekadar alasan.

Olly jelas khawatir akan makin ketahuan peranannya. Apalagi, ia juga masih terhutang di kasus Hambalang. Nama Olly sudah disebut oleh Andi Zulkarnaen Mallarangeng atau Choel Mallarangeng sebagai salah satu penerima gratifikasi dana proyek Hambalang. Perkara Choel di kasus Hambalang ini baru dilimpahkan ke PN Tipikor pekan lalu, setelah dua tahun Choel ditetapkan sebagai tersangka.

rif
Arief Wibowo

Bagaimana dengan Arief Wibowo? Dia juga mati-matian membantah menerima dana dari korupsi bancakan proyek e-KTP ini. Dia merasa namanya dicatut.

Pencatutan nama itu juga yang disebutkan oleh Ganjar, Yasonna dan Olly.

Tetapi, itu tentu tak bisa dipercaya begitu saja. Kalau memang benar-benar tak bersalah, mengapa harus lari-lari dari panggilan KPK?