SHARE

Kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo, khususnya dalam penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung kembali mendapat sorotan. Terlebih, upaya pemberantasan korupsi oleh korps Adhyaksa tersebut, disinyalir diwarnai konflik kepentingan, lantaran Jaksa Agung HM Prasetyo, diketahui berasal dari partai politik.

Hal itu pun dibenarkan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Ia mengatakan, selama kejaksaan dipimpin politisi partai politik, maka selam itu pun rentan dijadikan alat. “Posisi Kejaksaan Agung saat ini rawan dijadikan alat politik, apalagi dalam persidangan kasus dugaan suap Gubernur nonaktif Sumut, ada indikasi permainan dengan kejaksaan. KPK harus segera periksa kebenaran isi rekaman tersebut,” ujar dia, di Jakarta, Kamis (15/10).

Ia menilai, Kejagung sejak dipimpin HM Prasetyo yang juga politisi Partai Nasdem, semakin tidak profesional. Ini bisa terlihat dari kekelahan dalam praperadilan. “Publik bisa menilai mana yang profesional atau tidak. Ketika kejaksaan dikritisi tidak profesional karena kerap kalah praperadilan, harusnya disikapi bijak sebagai evaluasi bukan menyalahkan keadaan, KPK juga dikritisi dan nyatanya mereka lakukan evaluasi,” tegasnya.

Oleh sebab itu, menurut dia, sudah saatnya Presiden Jokowi mengevaluasi posisi Jaksa Agung dan juga Jaksa Agung Muda dibawahnya. “Logikanya, jika Presiden Jokowi ingin kejaksaan mampu menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum, HM Prasetyo, Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda, pokoknya semua harus diganti,” kata dia.

Presiden, lanjutnya, seyogyanya harus konsisten dan serius dalam hal penegakan hukum, apalagi untuk posisi-posisi penting. “Melorotnya kinerja Kejaksaan Agung menjadi bukti pemerintah belum serius membenahi bidang penegakan hukum,” cetusnya.