SHARE
Fahri Hamzah, nyatakan hak angket untuk KPK guna memperbaiki kinerja komisi antirasuah itu.

Niat bulat Komisi III DPR RI untuk membuat hak angket atas KPK mendapat tanggapan positif dari pimpinan DPR RI.  Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah Bahkan menganggap pengajuan hak angket kepada KPK ini bertujuan mulia. Mereka ini meminta penjelasan KPK kepada publik apa yang sebenarnya terjadi di komisi antirasuah itu.

Ada beberapa kasus yang dianggap KPK seperti menyembunyikan agenda tertentu. Misalnya dalam kasus pemeriksaan saksi Miryam S. Haryani dalam kasus korupsi e-KTP. “Jadinya nanti ada yang terungkap, kalau ada masalah, lembaga kami perbaiki,” kata Fahri di DPR, Rabu, 26 April 2017.

Menurut Fahri, pengajuan hak angket dimaksudkan untuk menjadikan KPK lebih bersih. Ia mencermati adanya perbedaan pendapat dari pimpinan dan penyidik dalam kasus pemeriksaan Miryam. Ia menyebut pimpinan KPK mengatakan tidak ada rekaman. Namun penyidik, menyatakan ada rekaman. “ini bagi kami menimbulkan tanda Tanya. Siapa diantara mereka yang benar-. Fakta ini jagan ditutpi, karena public perlu tahu,” kata Fahri.

Hak angket kepada KPK sangat diperlukan untuk memperbaiki kinerja KPK.
Hak angket kepada KPK sangat diperlukan untuk memperbaiki kinerja KPK.

Komisi Hukum berencana menggulirkan hak angket lantaran beberapa anggotanya diduga menekan Miryam S. Haryani agar tidak memberikan keterangan jujur. Salah satu upaya DPR agar KPK mau memberikan rekaman itu tentunya adalah melalui hak angket, sebuah hak yang dimiliki oleh DPR untuk melakukan penyelidikan atas lembaga atau kasus tertentu.

Fahri juga menambahkan pengajuan hak angket kepada KPK telah ia usulkan jauh hari. Tepatnya pada saat KPK ikut dan nimbrung dalam menseleksi menteri cabinet. Lebih jelas lagi saat KPK tiba-tiba menjadikan Budi Gunawan, Irjen Polisi  sebagai tersangka saat diusulkan menjadi Kapolri. Menurut Fahri, KPK sangat jelas bermain politik pada saat itu.

Hal ini disebabkan pemerintah yang mengusulkan Budi Gunawan untuk menjadi Polri dan sudah melalui prosedur fit and proper tes di DPR, namun tiba-tiba KPK menjadikan dia tersangka. Apalagi setelah dilakukan praperadilan, ternyata Budi Gunawan dimenangkan. Keputusan KPK secara tiba-tiba itu dianggap sebagai pembunuhan kakarter pada pihak tertentu, dalam kasus ini tentu Budi Gunawan.

Baca Juga  Hak Angket KPK Bukan untuk Buka Rekaman Miryam

DPR akan tetap jalan terus dengan hak angket kepada KPK meski komisi antirasuah itu mencoba menggerakkan elemen anti korupsi guna menjatuhkan DPR. Salah satunnya adalah Indonesia Corruption Watch (ICW). Mereka mempertanyakan urgensi penggunaan hak tersebut dalam penyidikan kasus e-KTP.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD hak angket adalah hak DPR untuk menyelidiki terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat.

Kinerja KPK, terutama dalam laporan keuangan,  yang mendapatkan catatan khusus  dari BPK juga menjadi salah satu catatan DPR. Dalam laporan BPK terdapat tujuh pelanggaran yang dilakukan KPK sehingga pantas jika komisi antirasuah ini harus direparasi lewat hak angket DPR, agar KPK kembali berjalan pada rel nya.