SHARE
Fahri Hamzah, konsisten mengkritisi KPK.

Fahri Hamzah adalah salah satu anggota DPR RI yang tetap konsisten untuk terus mengkritisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua DPR ini melihat banyak mitos yang melekat pada lembaga antirasuah itu yang harus diluruskan.

“Saya tetap pada pendirian saya, bahwa mitos-mitos dan cara kerja dalam pemberantasan korupsi di Indonesia harus diluruskan. Ini adalah tentang kemunafikan. Ada orang yang takut berbicara soal KPK, jadi seolah-olah mereka ini untouchable,” kata Fahri.

Ia pun menyoroti kinerja KPK dalam penetapan tersangka kepada Budi Gunawan, saat hendak dilantik menjadi Kapolri. Namun setelah  Budi Gunawan memenangkan pra peradilan, tak ada tanggung jawab moral dari KPK untuk meluruskan kembali kesalahan mereka dalam menetapkan status tersangka kepada Budi Gunawan.

Bahkan lebih jauh lagi KPK diberi kewenangan menseleksi menteri-menteri oleh Presiden Joko Widodo. Selanjutnya muncul rekomendasi merah, kuning dan hijau untuk nama-nama yang dicalonkan. Jika merah, berarti sebentar lagi akan jadi tersangka, kuning menjadi tersangka selanjutnya dan hijau aman.

“Mana sekarang penjelasan KPK atas rekomendasi mereka itu,” tanya Fahri.

Soal kasus besar yang masih menyangkut seperti kasus Bank Century, KPK dinilai tak ada niat menyelesaikannya. “Kasus Century ini malah belok,” kata Fahri.  “Dalam penjelasannya, KPK selalu menyatakan kasus century tetap berjalan. Tetapi mana hasilnya.”

Bahkan soal undang-undang penyadapan yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, kini terus dilakukan oleh KPK. Menurut Fahri hal itu sama sekali tidak benar karena belum ada SOP-nya.

Menurut Fahri, KPK kini sudah terlanjur dimitoskan sebagai lembaga yang bersih dan tidak boleh disentuh. “Jadi seolah-olah hanya boleh KPK yang kredible, dan yang lainnya dihancurkan saja. Brengsek semua ini yang sudah disadap,” kata Fahri.

Baca Juga  KPK Tidak Transparan dan Tebang Pilih Antara Miryam Haryani dan Yasonna Laoly

Jika benar tudingan Fahri, maka sangat disayangkan, jika masih ada lembaga negara yang tidak boleh disentuh di negara demokratis ini.