SHARE
Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI, yang akan segera mengumumkan panitia khusus KPK.

Hak angket kepada KPK (komisi Pemberantasan Korupsi) yang sudah diputuskan dalam sidang paripurna DPR, di Senayan, akhir April 2017, jalan terus. Bahkan menurut Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah Panitia Khusus (Pansus) angket KPK sudah terbentuk dan memenuhi quorum.

Fahri meyakini setiap fraksi di DPR akan mengirim perwakilannya di Pansus angket KPK nanti. “Saya kaji, ya sudah berapa yang daftar saja. Nggak mungkin nggak ngirim, saya dengar semua bilang mau kirim karena takut nggak bisa kendalikan. Kalau nggak ngirim nggak bisa rapat, nggak rapat nggak bisa nentukan arah angket,” ujar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/5/2017).

Sebelumnya, terdapat klaim jika ada tujuh fraksi di DPR yang tak akan mengirim perwakilannya ke Pansus KPK. Namun Fahri tak mempermasalahkan hal itu. Sebaliknya Fahri mengklaim, pansus angket KPK telah mencapai quorum untuk dijalankan.

“Pansus sudah terbentuk anggotanya. Jadi itu tinggal penyerahan nama saja. Kalau tidak menyerahkan nama, nggak bisa ikut sidang dong. Quorum itu dari yang daftar,” ucap Fahri.

Dalam penggulirannya nanti, angket KPK dapat melebar ke hal lain. Tak hanya soal pembukaan rekaman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka pemberi keterangan palsu kasus e-KTP, Miryam S Haryani. Namun juga kondisi internal KPK yang perlu dibedah karena munculnya berbagai laporan miring dan adanya temuan BPK.

“Semua yang diundang tentu harus berbicara di bawah sumpah. Apapun yang terjadi tentu wilayahnya wilayah angket. Angket bisa meng-extend investigasi ke tempat yang ada permasalahan,” tutur Fahri.

Selain itu, Fahri yakin KPK akan mengikuti proses angket. Menurutnya, KPK harus menghormati DPR sebagai pengawas tertinggi pemerintah. Fahri juga mengingatkan, jika KPK merasa bersih, tak perlu takut pada pansus ini.

Baca Juga  KPK Diminta Penuhi Panggilan Pansus

“Saya yakin kalau ngerti hukum dia akan ikut saja, sebab lembaga pengawas tertinggi di negara kita namanya DPR, suka atau tidak, nama lembaga pengawas tertinggi adalah DPR. Yang punya hak bertanya, hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat itu semuanya DPR dan pengawas ini bekerja profesional,” ucap Fahri.

Untuk surat penolakan mengirim perwakilan ke pansus angket dari Golkar, Fahri berkata sudah diralat. Untuk surat dari PKS, menurut dia itu hanya sentimen Presiden PKS, Sohibul Iman saja. “Surat dari Golkar sudah diralat. PKS, sentimen Sohibul Iman saja,” tutupnya.

Kini pansus KPK akan segera bergulir, dan sebaiknya proses hukum dan politik di tingkat tersebut harus dihormati oleh semua pihak.