SHARE

JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebutkan UU Pemilu dengan besaran presidential threshold (PT) 20 % yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (20/7), belum juga pasti memuluskan jalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke kursi presiden dalam Pilpres 2019. Fahri menilainya semuanya masih tetap berbentuk spekulatif.

” Bila orang menyebutkan kalau ini langkah Pak Jokowi menghalangi orang yang lain, saya sangka telah banyak partai yang dapat mengajak orang yang lain. Serta kita juga tidak tahu nasib Pak Jokowi kan. Mungkin saja juga Pak Jokowi yang tidak bisa ticket. Siapa katakan dia bisa ticket, belum juga pasti, ” kata Fahri Hamzah, Jumat (21/7).

Fahri menyebutkan dari dua calon presiden yang ada saat ini, Prabowo Subianto lebih kuat pengaruhnya pada partai dibanding Jokowi. Prabowo yaitu Ketua Umum Partai Gerindra, sesaat Jokowi bukanlah ketua umum partai spesifik. Menurut Fahri, Jokowi mungkin ditinggalkan banyaknya partai.

Fahri menilainya, yang miliki dampak pada partai serta telah miliki modal nada riil untuk mencalonkan diri yaitu Prabowo Subianto. Karenanya, Fahri menyebutkan, pengesahan UU Pemilu ini tidak memberi jaminan juga akan untungkan Jokowi.

” Jadi substansi politik ini debatable, namun substansi konstitusional menurut saya ini juga akan susah dibela di Mahkamah Konstitusi, ” kata Fahri. Ia percaya apabila UU Pemilu ini diujimaterikan di Mahkamah Konstitusi, peluang besar juga akan menang.

Fahri memiliki pendapat, debat mengenai system pemilu ini harusnya dikerjakan oleh presiden mendatang pada awal waktu kepresidenannya manfaat membuat satu perundang-undangan yang baik. Bila perlu, lanjut Fahri, presiden mendatang telah miliki proposal untuk memajukan system serta paket perundang-undangan pemilu, termasuk juga UU Partai Politik.

Baca Juga  DPR Segera Bentuk dan Sahkan Pansus KPK

Fahri mengharapkan UU Partai Politik ke depan dapat menyelesaikan problem laten yang sampai kini berada di badan parpol. Salah satunya, menyangkut pembiayaan, korupsi, norma, serta jalinan pada petinggi umum dengan partainya. Menurut Fahri, semuanya mesti ditata dengan komprehensif, termasuk juga political funding untuk calon pejawat.

Wakil Ketua DPR RI ini mengharapkan supaya Undang-Undang Pemilu ke depan semakin banyak berbasiskan pemikiran, bukanlah kebutuhan periode pendek grup spesifik. ” Anjuran saya th. ini yaitu th. paling akhir kita membuat undang-undang pemilu mendekati pemilu. Semestinya presiden mendatang membuat UU pemilu yang selesai dimuka hingga waktu persiapan partai serta orang-orang untuk turut pemilu dapat berjalan tambah baik, ” kata Fahri.