SHARE

fahriMahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan bahwa aduan yang dilayangkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said terhadap Ketua DPR, Setya Novanto tidak memiliki legal standing.

Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, pada peraturan tata beracara MKD, eksekutif khususnya dalam hal ini menteri tidak boleh mengadukan anggota DPR ke MKD.

Oleh karenanya, kata Fahri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa ikut terkena dampaknya atas ulah yang dilakukan oleh salah satu pembantunya di kabinet itu.

“Padahal ini tidak punya legal standing, dia Presiden tahu tidak kalau ini tidak punya legal standing, karena itu Presiden bisa diseret, dan Sudirman Said juga kita lihat tidak mengerti Undang-Undang,” ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Sebelumnya, Ketua MKD DPR Surahman Hidayat mengaku, aduan yang dilayangkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said tidak memilikilegal standing atau tidak memenuhi persyaratan.

KPK Periksa Menteri ESDM

Pasalnya ungkap dia, merujuk pada peraturan tata beracara MKD, pada BAB IV Pasal 5 ayat (1) berbunyi, laporan hanya boleh disampaikan oleh:

a. Pimpinan DPR atas aduan Anggota terhadap Anggota,

b. Anggota terhadap Pimpinan DPR atau Pimpinan AKD, dan/atau.

c. Masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap Anggota, Pimpinan DPR, atau Pimpinan AKD.

Namun, MKD menerima aduan yang dilayangkan oleh Sudirman Said menggunakan kop surat dari Menteri ESDM, artinya aduan tersebut mengatasnamakan pemerintah.