SHARE

JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI sekalian Ketua Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan, Fahri Hamzah menyarankan supaya Tubuh Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dirubah jadi satu kementerian.

” Temuan umum dari rapat timwas pusat, ada problem paling utama perbatasan yaitu struktural serta fungsional. Kami saran BNPP jadi satu kementerian, ” kata Fahri Hamzah dalam Rakor Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Th. 2017 yang di hadiri Wakil presiden Juiceuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Mendagri/Kepala BNPP Tjahjo Kumolo serta beberapa petinggi kementerian, TNI dan Polri, di Jakarta, Rabu (12/7).

Fahri menyebutkan dari bagian masalah struktural, kerja BNPP begitu luas karna mesti bekerjasama dengan belasan kementerian/instansi dan beberapa ratus instansi daerah. Menurut Fahri, pengubahan status BNPP jadi kementerian adalah satu diantara bentuk usaha penyempurnaan dari mekanisme kelembagaan BNPP.

Sedang dari bagian fungsional masalah perbatasan terdapat pada bagian ekonomi. ” Politik keamanan, garis perbatasan banyak jadi aktivitas kriminalitas serta politik dari negara tetangga. Kami mengharapkan BNPP sesaat dapat selalu bekerjasama dengan dewan. Kami berharap undang-undangnya juga selekasnya dituntaskan, ” tutur Fahri.

Baca Juga  Fahri Bilang, Hak Angket tak Salah Sasaran