SHARE

DALAM upaya perpanjangan kontrak, Freeport tidak seberuntung Hutchinson Port Hioldings (HPH) yang bermain Pelabuhan Indonesia II, Tanjung Priok.

Hutchinson Port Holdings (HPH) adalah mitra Pelindo II dalam mengoperasikan pengelolaan Jakarta International Container Terminal (JICT), di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

HPH dimiliki konglomerat terkaya di Hongkong, Li Ka-shing. Dari kerjasamanya dengan Pelindo II, yang membawahi JICT, HPH menjadi pengelola terminal kontainer terbesar di Indonesia itu sejak Maret 1999.

Kontrak kerjasama Pelindo II dengan HPH sebenarnya baru akan berakhir pada 2019. Akan tetapi, dengan alasan demi kepastian investasi, perpanjangan kontrak sudah dilakukan 5 Agustus 2014 lampau. Kerjasama mereka berlanjut hingga 2039. Duit yang akan diperoleh Pelindo II dalam kurun waktu itu sekitar Rp 39 triliun.

Pelindo II jelas melakukan pelanggaran perundang-undangan karena melakukan perpanjangan kontrak sebelum 2019. Perusahaan pelat merah yang dikendalikan oleh Richard Joost Lino ini juga melanggar kewajiban untuk melakukan konsesi. RJ Lino juga mengabaikan pemberian kesempatan bagi perusahaan nasional untuk mengoperasikan JIOCT tersebut.

Kewajiban Pelindo II untuk melakukan konsesi juga diatur dalam perundang-undangan.
Konsesi adalah pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu, atau entitas legal lain. Konsesi ini diberlakukan untuk kerjasama dengan 17 pelabuhan utama di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang undang Pelayaran nomor 17 tahun 2008.

Konsesi antara lain diterapkan pada pembukaan tambang dan penebangan hutan. Model konsesi umum diterapkan pada kemitraan pemerintah swasta (KPS) atau kontrak bagi hasil, sebagaiamana yang diterapkan pada kerjasama Pelindo II dengan HPH tersebut.

Dalam hal melanggar kewajiban untuk konsesi ini RJ Lino bersinggungan dengan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Namun, Lino jalan terus. Dia tak memperdulikan Jonan. Dia merasa kuat karena bekingnya juga tak main-main, yakni menteri BUMN Rini Soemarno. Dan di atasnya lagi, Wapres Jusuf Kalla.

Adalah JK yang diduga kuat berperan besar dalam pencopotan Budi Waseso sebagai Kabareskrim Mabes Polri, tak berselang lama setelah Buwas mengacak-acak kantor Lino di Tanjungpriok. Lino saat itu amat marah dan langsung mencak-mencak pada menteri Sofyan Djalil.

Buwas sendiri sudah dimintai keterangannya oleh Pansus Pelindo II. Demikian juga dengan menteri Rini Soemarno, yang dicecar habis-habisan oleh anggota Pansus. “Siapapun yang disebut-sebut pasti akan kita panggil, termasuk JK. Semua yang terlibat, sesuai undang-undang, kita akan panggil,” tegas Wakil Ketua Pansus Pelindo II, Desmond Junaidi Mahesa.