SHARE

Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan batas waktu bagi PT Freeport Indonesia (Freeport) untuk menawarkan 10,64 persen sahamnya kepada pemerintah, yaitu 14 Januari 2016. Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot menjelaskan, ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dalam beleid tersebut, sejatinya Freeport sudah harus menawarkan sahamnya pada 14 Oktober 2015 atau satu tahun selepas PP No 77/2014 ditetapkan. Namun, lantaran tak kunjung melayangkan penawaran saham , Kementerian ESDM menetapkan batas waktu bagi perusahaan tambang mineral asal Amerika Serikat itu pada 14 Januari 2016 dengan mengacu pada PP No 77/2014.

Sementara publik seperti terlupakan dengan batas waktu tersebut karena telah terjadi pengalihan isu yang dilakukan secara massif dan terstruktur oleh pihak Freeport. Bahkan salah satu laon dalam pengalihan isu tersebut adalah Menteri ESDM, Sudirman Said. Dia membuka kasus “papa Minta Saham” yang menyeret Ketua DPR RI kala itu, Setya Novanto.

Pengalihan isu yang mereka lakukan itu sukses besar karena pemerintah dan masyarakat menjadi lupa akan kewajiban Freeport pada akhir bulan Oktober. Sebaliknya, masyarakat yang dikompori oleh media milik Surya Paloh, malah memilih untuk membesarkan isu “Papa Minta Saham”.

Namun begitu Sudirman Said masih saja terus berkilah tentang hal ini.  “Kan dia (Freeport) dikasih 90 hari. Lihat di PP No 77/2014,” ujar kata Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot . Pada Pasal 97 Ayat 1 disebutkan, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dalam rangka penanaman modal asing setelah lima tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi saham secara bertahap.

Selanjutnya, pada Pasal 6 disebutkan, penawaran divestasi saham kepada pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota setempat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 hari kalender setelah lima tahun sejak berproduksi. Jika dihitung hingga sekarang, hampir dua bulan sudah Freeport mang kir dari kewajiban divestasi.

Seperti yang sudah-sudah, PT Freeport Indonesia bersikukuh belum akan menawarkan 10,64 persen sahamnya kepada pemerintah. Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia Riza Pratama menjelaskan, divestasi saham baru dilakukan setelah revisi PP No 77/2014 dilakukan. Riza memastikan, Freeport akan tunduk terhadap ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Meskipun begitu, Riza menilai, beleid yang ada saat ini belum cukup untuk memberikan kejelasan mengenai mekanisme divestasi. Perusahaan tambang mineral asal AS ini akan terus menanti janji pemerintah untuk merevisi PP No 77/2014, khususnya yang berkaitan dengan divestasi. Tak hanya itu, demi kepastian investasi, Freeport juga ingin memastikan adanya perpanjangan kontrak karya (KK) untuk operasi kegiatan pertambangan di Papua hingga 2041.

Lebih lanjut, Riza mengatakan, kepastian keberlanjutan investasi bagi Freeport sangat penting untuk bisa mengeksekusi proyek-proyek lanjutan, seperti smelteratau pengolahan dan pemurnian mineral, pembangunan tambang bawah tanah, serta divestasi saham. Polemik divestasi yang tak kunjung kelar ini, menurut Riza, bisa berakhir dengan adanya kejelasan mekanisme aturan dan juga kepastian perpanjangan KK.

Meski, sebetulnya saat ini masih berlaku PP No 77/2014. “Kayak gitu kan ada prosesnya. Kita akan keluarkan saham ke siapa. Kan jual saham gak kayak jual kacang,” kata Riza.