SHARE

Freeport sedang melakukan renegosiasi kontrak dengan pemerintah Indonesia. Secara resmi pemerintah Indonesia atau Presiden Jokowi baru akan membahasnya pada tahun 2019 atau dua tahun sebelum kontrak karya Freeport berkahir 2021.

Namun demikian mengingat banyaknya kepentingan yang “bermain” dan besarnya modal investasi Freeport, upaya untuk mengiliknya sudah dimulai sejak kini, bahkan beberapa tahun lalu.

Beberapa poin kontrak kerja sama yang tengah dibahas tentu soal penerimaan negara, luas lahan, perpanjangan kontrak, kewajiban divestasi, kewajiban pengolahan dalam negeri, dan kewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri dengan pemerintah.

Renegosiasi adalah meninjau kembali kontrak-kontrak lama yang dianggap merugikan negara. Renegosiasi kontrak adalah perintah konstitusi UUD 1945 yang mengamanatkan pertambangan strategis perlu dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat. Poin terakhir ini, kesejahteraan rakyat,  agaknya sering terlupakan, karena ambisi beberapa pengusaha dan pejabat untuk mengambil keuntungan pribadi atau golongan.

Sampai saat ini, Freeport dan pemerintah belum sepakat untuk membangun smelter di Papua. Freeport berkukuh tetap membangun smelter di Gresik, Jawa Timur, berpartner dengan Mitsubishi Material Corp.

Bagi Pemerintah Jokowi  proyek itu tidak efisien dan terkesan justru menjadi bancakan para pengusaha penyedia transportasi/perkapalan.  Sebaliknya bagi PT Kuala Pelabuhan Indonesia (anak usaha PT Indika Energi Tbk) yang menyediakan jasa pelabuhan jelas sangat menguntungkan. Pada tahun 2011 saja mereka bias menangguk  untung Rp 233 miliar.

Pilihan lokasi pembangunan smelter di Gresik tak adil. Antara Papua dan Gresik adalah jarak yang jauh. Melintasi pulau yang jauh dan melewati lautan luas minus infrastruktur laut.

Lokasi yang jauh membutuhkan logistik pengangkutan. Pilihan lokasi pembangunan smelter di Gresik menyebabkan Papua kehilangan kesempatan investasi karena produk ikutan dari tembaga sangat banyak.

PT Smelting yang berkapasitas 300.000 ton, misalnya, memproduksi sulfuric acid (920.000 ton per tahun), gypsum (35.000 ton, untuk industri semen), copper slag (655.000 ton untuk semen dan beton), anode slime (1.800 ton untuk pemurnian emas dan perak), dan copper telluride (50 ton, untuk semikonduktor).

Pembangunan smelter baru ini juga untuk mengantisipasi produksi tembaga dari tambang underground; Deep Ore Zone Block Cave, Big Gossan, Deep Mill Level Zone Block Cave, dan Grasberg Block Cave, sebesar 24.000 pound tembaga tahun 2018.

Jika smelter baru dibangun di Mimika, Papua mendapat untung besar karena produk ikutan itu akan membuka ruang bagi mekarnya proses industrialisasi di Papua.

Sementara bagi sejumlah pengusaha, jelas kerugian besar bagi mereka. Fakta tersebut jelas memberi gambaran jika Freeport memang sangat seksi bagi pengusaha dan elit penguasa. Tak heran, selalu saja ada usaha untuk membenturkan pihak satu dengan pihak lain, terutama pengusaha-pengusaha lokal  dan elit-elit penguasa. Politik adu domba masa kini masih terus berjalan mulus di Freeport.

1 COMMENT