SHARE

Dalam persidangan Mahkamah Dewan kasus rekaman illegal yang dilakukan Maroef Syamsudin kepada Setya Novanto dan Muhammad Riza pada 8 Juni 2015 terungkap maksud sebenarnya. Perusahaan tambang asal AS itu secara jelas memeras pemerintah Republik Indonesia.

Pemerasan itu bisa terlihat jelas dari sikap Freeport yang menagih janji perpanjangan kontrak ke pemerintah seperti yang diberitakan oleh detik. (http://finance.detik.com/read/2015/12/03/112910/3086761/1034/freeport-tagih-revisi-aturan-perpanjangan-kontrak-ke-pemerintah).

PT Freeport Indonesia menagih janji rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.
PT Freeport merasa perlu mendapatkan perpanjangan kontrak karya hingga 2041, termasuk melakukan divestasi 10,64% dengan mekanisme Initial Public Offering (IPO) melalui Bursa Efek Indonesia (BEI), hanya bisa dilakukan melalui revisi PP tersebut.

“Bagi perusahaan (Freeport) tentu paling penting kepastian perpanjangan kontrak. Kita masih menunggu revisi PP itu,” kata SVP Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Riza Pratama, di gedung DPR, Kamis (3/12/2015).

PT Freeport, meminta perpanjangan kontrak bisa dilakukan tahun ini sesuai rencana revisi PP Nomor 77 Tahun 2014 tersebut. Perpanjangan kontrak menjadi lebih cepat dari ketentuan yang semestinya dilakukan pada 2019 mendatang. “Kita mengikuti pemerintah. Kita tetap minta, waktu itu kan dijanjikan revisi PP,” tambah Riza.

Terkait kewajiban PT Freeport melakukan divestasi 10,64% saham tahun ini, Riza mengatakan, pihak Freeport bukan menunda untuk melakukannya, melainkan masih menunggu landasan hukumnya.
“Nggak, kita nggak menunda. Kita tunggu konstruksi hukumnya. Kita nunggu sampai jelas saja. Kita nggak mau buru-buru,” imbuhnya.

Freeport, kata Riza telah berkomitmen akan melakukan divestasi saham total sebanyak 30% sampai 2019. “Komitmen kita sampai 2019 itu 30% divestasi. Nilainya belum dihitung. Saya juga nggak ngerti perhitungan teknisnya, ada konsultan sendiri,” ujar Riza.

Janji tersebut sebelumnya diucapkan oleh Menteri ESDM, tanpa sepengetahuan Menko Kemaritiman dan Sumbr Daya, Rizal Ramli. Sudirman Said, dalam sidang MKD Rabu 2 Desember 2015 beralasan jika dia diminta untuk mengajukan proposal. Namun terbukti, Rizal Ramli menolak anggapan tersebut.

Sejurus kemudian, lantaran skenario perubahan PP tersebut gagal, Maroef Syamsudin sebagai CEO Freeport Indonesia, bersama Sudirman Said, Menteri ESDM, meluncurkan rekaman illegal yang dikatakan hanya sebagai catatan untuk akuntabilitas.

Anehnya tidak ada kesesuaian antara keterangan Sudirman Said dan Maroef Syamsudin soal serah terima rekaman illegal tersebut. Sudirman mengklaim baru menerima rekaman illegal tersebut pada bulan Oktober lalu. Di lain pihak Maroef menjelaskan jika ia sudah memberikan rekaman itu pada akhir bulan Juni atau awal Juli.

Maroef juga menyampaikan jika rekaman itu sejak awal memang diminta oleh Sudirman menjelang pertemuan antara CEO Freeport dengan Ketua DPR RI, Setya Novanto. Hal ini terungkap dalam persidangan MKD Kamis (3/12/2015) yang menghadirkan Maroef Syamsudin sebagai saksi.

Sebaliknya, Sudirman tidak merasa pernah meminta atau menyuruh Maroef melakukan hal tersebut, pada sidang MKD Rabu (2/12/2015).

Patut diduga, Sudirman Said, melaporkan atau mengadu ke MKD seputar rekaman illegal itu setelah ia tidak mampu lagi memberikan janjinya, untuk perpanjangan kontrak karya Freeport pada tahun ini. Kegagalan itu dikarenakan perlu persetujuan DPR untuk menyetujui perubahan UU yang jelas ditolak oleh Ketua DPR RI.

Berbagai alasan dan fakta-fakta pun sengaja dibuat untuk menjerat Setya Novanto. Ketua DPR ini menjadi target setelah Sudirman Said gagal menyelendupkan pasal-pasal yang memungkinkan Freeport memperpanjang kontrak sebelum waktunya sesuai undang-undang yang berlaku.

Kini saat Freeport menagih janji pemerintah soal perpanjangan kontrak, jelas bawah mereka telah melakukan pemerasan terhadap Republik Indonesia, agar keinginannya dipenuhi. Akal bulus nan jahat dari Freeport Indonesia ini harus digagalkan. Pemerintah RI, tidak boleh tunduk pada kehendak perusahaan asing seperti Freeport.