SHARE
Sidang kasus -eKTP, makin membuka peran dan kesalahan Gamawan Fauzi.

Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hingga kini belum menjadikan Gamawan Fauzi memang pantas dipertanyakan. Maklum, sejumlah saksi dan fakta yang muncul di Pangadilan Tipikor, Jakarta, Senin (17/4/2017) sudah mengarah secara jelas tentang kesalahan yang dibuat oleh mantan Mendagri tersebut.

Hal itu terkuak lewat kesaksian yang diberikan oleh Direktur penanganan permasalahan hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta. Dalam kasus korupsi yang dibiayai oleh APBN sebesar 5,9 triliun rupiah dan merugikan Negara hingga Rp2,3 triliun itu Gamawan Fauzi.

Dari kesaksian Setya, terungkap jika selama proses lelang itu, konsorsium Telkomsel merasa ada perlakuan beda oleh Kemendagri terhadap konsorsium PNRI. Baik konsorsium Telkomsel ataupun Konsorsium PNRI sama sama tidak melampirkan sertifikat ISO seperti yang diatur dalam Addendum lelang proyek. Akan tetapi, konsorsium PNRI tetap dinyatakan lolos dalam kelengkapan administrasi dokumen.

“Kami pernah menerima pengaduan dari konsorsium PT Telkom yang diperlakukan berbeda. Menurut dia kalau pakai dokumen seharusnya semua gugur, mereka tidak terima soal itu. Tapi karena itu sifatnya teknis saya tak memiliki kompetensi untuk menjawabnya,” ujar Setya.

LKPP akhirnya meminta agar proses lelang harus dihentikan selama masa sanggah dari konsorsium yang tidak lolos proses lelang. Hal ini tertera dalam peraturan presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 81 tentang pengadaan barang atau jasa.

Namun Kementerian Dalam Negeri merasa terusik dengan usul penghentian sementara proses lelang. Kemendagri bahkan secara terang-terangan meminta LKPP mengubah surat yang secara garis besar mengizinkan proses lelang tetap dilanjutkan selama proses sanggah atau banding. Permintaan itu ditolak LKPP.

Saran LKPP ini membuat Menteri Dalam Negeri saat itu Gamawan Fauzi berang. Gamawan lalu mengadukan LKPP ke kantor Wakil Presiden, Boediono. Selanjutnya LKPP malah disidang di kantor wapres.

Baca Juga  Ahok Sudah Ingatkan Gamawan tentang Risiko Korupsi e-KTP

“Selanjutnya LKPP dipanggil Wapres. Ternyata ada pengaduan dari Mendagri ke Presiden, karena LKPP dianggap menghambat program e-KTP kemudian saya disidang di kantor Wapres dua kali,” kata Setya.

Pada pertemuan atau pemanggilan pertama di kantor Wapres, LKPP diminta klarifikasi atas rekomendasinya yang dinilai Mendagri Gamawan Fauzi menghambat proyek tersebut. Saat itu, Kepala BPKP, Kepala LKPP dan tim BPKP hadir dan memberi penjelasan.
“Kalau LKPP dijadiin stampel kita keluar dari pendampingan kalau rekomendasi LKPP tidak dilakukan kita keluar,” ucap Setya.

Dia menambahkan selain tidak menjalankan rekomendasi LKPP mengenai pembagian tugas dalam pengerjaan proyek tersebut, saran aanwijzing (sebuah tahap dalam metode pemberian penjelasan tentang pasal-pasal dalam rencana kerja, syarat-syarat, dan gambar tender-red) ulang juga tidak dilakukan oleh panitia. Termasuk penandatanganan kontrak pemenang tender, yang disebutnya banyak indikasi kecurangan.