SHARE
Winata Cahyadi, salah satu korban ketamakan Gamawan Fauzi dalam melakukan korupsi.

Sungguh kejam cara-cara yang dipakai oleh Kemendagri yang saat itu menterinya adalah Gamawan Fauzi dalam menjegal lawan bisnisnya dalam tender proyek e-KTP tahun 2010.  Perusahaan yang sudah dimenangkan dalam pilot project dan berjalan di beberapa provinsi, mereka gusur begitu saja.

Fakta ini membuat PT Karsa Wira Utama meradang. Direktur Utama PT Karsa Wira Utama, Winata Cahyadi, langsung menduga adanya kongkalikong dalam tender proyek pengadaan e-KTP tahun 2011-2013.

Winata pun menceritakan kesaksiannya ketika menjadi saksi sidang kasus korupsi e-KTP, yang mendakwa mantan dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 16 Maret 2017.

PT Karsa Wira Utama “disikut” ketika ikut tender e-KTP, karena alat yang digunakan tidak masuk dalam spesifikasi yang dipatok panitia lelang proyek e-KTP. Padahal, menurut Winata, perusahaannya ketika itu menggunakan alat canggih. Alat itu hanya dimiliki tiga perusahaan di dunia , salah satunya milik PT Karsa Wira Utama. Apalagi pihaknya juga belum mencantumkan harga. Di sinilah peran penting Gamawan Fauzi sebagai Mendagri dalam menunjuk pemenang tender e-KTP yang terbukti merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah!

“Kami bentuk konsorsium dengan Peruri, dalam tender itu belum sampai penetapan harga. Tetapi saat saya masukin dokumen buat alat elektronik yang buatan Amerika yang di seluruh dunia cuma dua atau tiga perusahaan pakai. Panitia malah bilang barang ini tidak bisa dipakai, tidak ada listrik, tidak ada power suplay,” kata Winata.

Mendapati perusahaannya digugurkan, Winata mengajukan sanggah ke panitia tender yakni Kemendagri, yang kala itu dipimpin Gamawan Fauzi. Sebelumnya, pada tender proyek e-KTP tahun 2009, PT Karsa Wira Utama adalah pemenang tender. Mereka sukses menjadi pilot projet alias proyek percontohan proyek e-KTP di enam daerah.

Baca Juga  Ini Alasan Jahat KPK Tak Memburu Yasonna Laoli cs.

Sayang, sanggahan Winata tetap tidak diterima oleh Gamawan Fauzi. Akhirnya Winata pun melapor ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha. “Saya ditendang, gugur tanpa melihat ini itu. Saya pada saat itu komplain. saya marah loh, saya kan bisa kerjakan. Kamu bilang saya tidak bisa kerjakan, untuk pilot project yang menang kan saya, di enam daerah saya kerjakan. Akhirnya saya lapor ke KPPU,” ujanya.

Dalam pengakuan Irman kepada penyidik KPK, Kemendagri diwakili dirinya, Sugiharto dan tim lelang tender bahwa adanya kesepakatan untuk membantu konsorsium PNRI jadi pemenang lelang tender. Meski terdapat sejumlah ketidakabsahan dalam syarat-syarat yang dimiliki konsorsium PNRI, panitia dimotori Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen proyek terus usaha sampai PNRI menang dan dapat uang proyek senilai Rp5,9 triliun.