SHARE

Ini seputar dugaan diterimanya dana dari proyek e-KTP Kemendagri oleh kader-kader partai politik.

Dari puluhan anggota DPR yang diduga menerima aliran dana dari proyek e-KTP Kemendagri pada kurun waktu 2011-2012, tak seorang pun yang mengakui menerimanya

Demikian juga dengan tuduhan bahwa aliran dana e-KTP tersebut diterima oleh parpol, diantaranya PDI Perjuangan.

Sehubungan dengan tudingan tersebut pimpinan PDI-P sudah berulangkali mengemukakan bantahannya.

mawan

Bantahan itu kembali ditegaskan oleh Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI-P, saat ditanya media, Minggu (2/4).

Hasto menyatakan, secara institusi dan individu tidak mungkin dana e-KTP itu diterima mereka.

Pasalnya, saat proyek e-KTP tersebut bergulir, hubungan PDI-P dengan Mendagri Gamawan Fauzi sedang tidak baik.

“Hubungan kami dengan Pak Gamawan (mantan Mendagri) dulu tidak baik,” papar Hasto.

 

Hasto menjelaskan bahwa Gamawan Fauzi saat masih menjabat Menteri Dalam Negeri sempat menyeberang partai setelah mendapat dukungan dari PDI Perjuangan untuk menjadi menteri.

Bukan hanya itu, Hasto menekankan konsep e-KTP yang dimiliki oleh pemerintah saat itu, bukanlah yang diinginkan oleh PDIP.

Terlebih, mereka berada di luar pemerintahan.

hasto

“Apa yang terjadi saat itu, kami sangat kritisi, karena jauh dari keinginan kami. Sehingga kami berada di oposisi dari pemerintahan,” tegasnya saat blusukan di Kawasan Koja, Jakarta Utara.

Sehingga, menurutnya, tidak masuk akal ketika ada kader dari partai berlambang banteng itu, terlibat dalam kasus korupsi E-KTP.

Setelah disokong oleh PDI-P menjadi mendagri, Gamawan Fauzi meloncat ke Partai Demokrat.

Banyak kader Demokrat yang kemudian terseret kasus e-KTP, termasuk Anas Urbaningrum, Jafar Habsah, Taufik Effendi.

Baca Juga  KPK Jangan Terseret Arus Politik