SHARE
Gamawan Fauzi, mantan Mendagri yang siap dikutuk seperti Malin Kundang, oleh Ibu Pertiwi.

Dalam surat dakwaan KPK atas tersangka Irman dan Sugiharto pada kasus mega korupsi e-KTP, nama Gamawan Fauzi disebut yang utama dan pertama. Mendagri Kabinet Indonesia Bersatu II, antara tahun 2009-2014 juga menerima uang sogok paling besar, mengingat perannya sebagai otak korupsi ini.

Pria asal Sumatera Barat ini juga sudah memberikan kesaksian. Namun ia membantah semua bukti dan fakta serta kesaksian yang memberatkannya di Sidang Tipikor Jakarta, beberapa pekan lalu.

Bahkan saat ditanya Jaksa KPK dan Hakim Tipikor, Gamawan rela dikutuk oleh masyarakat Indonesia. Cerita Gamawan ini seperti halnya malin kundang dalam hikayat masyarakat minang. Malin Kundang menjadi batu setelah dikutuk sang ibu. Entah Gamawan akan jadi apa jika terbukti menerima uang sogokan. Satu hal yang pasti, akan mendekam di penjara.

Malind Kundang, dalam cerita rakyat Minang dikutuk oleh ibunya, karena tak mau mengakui fakta yang ada.
Malind Kundang, dalam cerita rakyat Minang dikutuk oleh ibunya, karena tak mau mengakui fakta yang ada.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas, juga mengingatkan agar tokoh politik dan para anggota DPR tidak perlu “kebakaran jenggot” jika tidak melakukan atau terlibat tindak pidana korupsi e-KTP. Namun jika terjadi sebaliknya, Busyro meminta mereka menghadapinya.

Jaksa penuntut umum KPK, menurut Busyro, akan menyampaikan bukti-bukti untuk membuktikan nama-nama yang disebut bersama-sama dengan terdakwa Irman dan Sugiharto serta pihak-pihak yang menikmati aliran dana proyek e-KTP. “Kalau dia kemudian di dalam sidang itu disebut dan kemudian berbasis pada bukti-bukti yang mendukungnya,” tandas Busyro.

 

“Tapi kalau memang nanti proses-proses pembuktian di sidang yang sudah mulai berjalan, ini bukti-bukti di persidangan itu bisa diajukan oleh jaksa, ya itu sebuah realitas yang harus dihadapi sebagai konsekuensi hukum,” tandasnya.

Dari totak anggaran sebesar 5,6 triliun untuk e-KTP, KPK mengendus kerugian negara sejumlah Rp 2,3 trilyun itu. Konon, sebanyak 14 orang, di antaranya dua terdakwa sudah mengembalikan uang ke KPK. Pengembalian dari 14 orang itu mencapai sekitar Rp 30 milyar. Kemudian sekitar Rp 220 milyar berasal dari korporasi. Dari daftar penikmat duit e-KTP dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto lebih dari 38 pihak, yakni:

  1. Gamawan Fauzi US$ 4,5 juta dan Rp 50 juta.
  2. Diah Anggraeni US$ 2,7 juta dan Rp 22,5 juta.
  3. Drajat Wisnu Setiawan US$ 615.000 dan Rp 25 juta.
  4. Enam anggota panitia lelang masing-masing sejumlah US$ 50 ribu.
  5. Husni Fahmi US$150 ribu dan Rp 30 juta.
  6. Anas Urbaningrum US$ 5,5 juta.
  7. Melcias Markus Mekeng US$ 1,4 juta.
  8. Olly Dondokambey US$ 1,2 juta.
  9. Tamsil Lindrung US$ 700 ribu.
  10. Mirwan Amir US$ 1,2 juta.
  11. Arief Wibowo US$ 108 ribu.
  12. Chaeruman Harahap US$ 584 ribu dan Rp 26 milyar.
  13. Ganjar Prabowo US$ 520 ribu.
  14. Agun Gunandjar Sudarsa US$ 1.047.000.
  15. Mustoko Weni US$ 408.000.
  16. Ignatius Mulyono US$ 258.000.
  17. Taufik Effendi US$ 103.000.
  18. Teguh Djuwarno US$ 167.000.
  19. Miryam S Hariyani US$ 23.000.
  20. Rindoko, Numan Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz, Jazuli Juwaini masing-masing sejumlah US$ 37.000.
  21. Markus Nari Rp 4 milyar dan US$ 13.000.
  22. Yasonna Laoly US$ 84.000.
  23. Khatibul Umam Wiranu US$ 400.000.
  24. Jafar Hafsah US$ 100.000.
  25. Ade Komaruddin US$ 100.000.
  26. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam dan Darma Mapangara, selaku direksi PT LEN Industri masing-masing mendapatkan Rp 1 milyar.
  27. Wahyudin Bagenda selaku Direktur Utama PT LEN Industri Rp 2 milyar.
  28. Marzuki Alie Rp 20 milyar.
  29. Johanes Marlien US$ 14.880.000 dan Rp 25.242.546.892.
  30. 37 anggota Komisi II lainnya seluruhnya berjumlah US$ 556.000, masing-masing mendapatkan uang berkisar antara US$ 13.000 sampai dengan US$ 18.000.
  31. Beberapa anggota tim Fatmawati, yakni Jimmy Iskandar, Tedjasusila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi dan Kurniawan masing-masing Rp 60 juta.
  32. Manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah Rp 137.989.835.260.
  33. Perum PNRI sejumlah Rp 107.710.849.102.
  34. PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp 145.851.156.022.
  35. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp 148.863.947.122.
  1. PT LEN Industri sejumlah Rp 20.925.163. 862.
  2. PT Sucofindo sejumlah Rp 8.231 289.362.
  3. PT Quadra solution sejumlah Rp 127 320.213.798,36.