SHARE
Gamawan Fauzi, ngeles ditipu bawahannya.

Penghargaan yang diterima mantan Mendagri Gamawan Fauzi sebagai tokoh anti-korupsi yang oleh komunitas Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) pada 2004 silam, kini dipertanyakan.

Peraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini mendapatkan penghargaan BHACA saat menjabat sebagai Bupati Solok, Sumatera Barat. Kala itu, ia disematkan sebagai tokoh anti-korupsi bersama ahli hukum tata negara Universitas Andalas, Saldi Isra.

BHACA adalah penghargaan yang diberikan oleh komunitas yang sadar mengenai bahaya-bahaya korupsi bagi kelangsungan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Namun terseretanya Gamawan dalam kasus e-KTP karena diduga menerima US$4,5 juta dan Rp50 juta dari proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik itu, membuat namanya kini jatuh ke tanah. Penuh debu!

Gamawan menjabat sebagai Bupati Solok selama 10 tahun, 1995 hingga 2005. Setelah itu, ia sukses keluar sebagai pemenang dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat pada 2005. Saat itu ia berduet bersama Marlis Rahman sebagai calon wakil gubernur dengan dukungan dua partai politik, PDIP dan PBB.

Namun, belum habis masa baktinya, Gamawan langsung ditunjuk oleh Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengisi pos Menteri Dalam Negeri di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Berbagai penghargaan pernah diraih oleh ayah dari tiga orang anak ini. Selain penghargaan tokoh anti-korupsi yang disematkan BHACA, Gamawan pernah meraih Bintang Mahaputra Utama pada 2009, Charta Politika Award untuk kategori pemimpin kementerian/lembaga pemerintah non kementerian berpengaruh di media pada 2010, serta penghargaan dari Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia pada 2012.

Gamawan menjadi salah satu nama ‘besar’ yang disebut menerima aliran dana dalam proyek pengadaan e-KTP. Pada proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut, pria kelahiran Solok 59 tahun silam itu diduga menerima uang sebesar US$4,5 juta dan Rp50 juta, atau lebih dari Rp60 miliar. Namun ia bisa saja ngeles. Alasannya menerima uang dari utang untuk berobat dan pembayaran honor sebagai pembicara dalam kapasitasnya sebagai Mendagri kala itu.

Baca Juga  Inilah Lika-Liku Korupsi e-KTP

Sayang bukti yang ia ungkapkan sangat minim. Gamawan honor pembicara sebenarnya hanya 1,5 juta rupiah. Namun ia menerima 5 juta rupiah sekali bicara. Fakta ini sudah mengugurkan keterangannya.

Namun Gamawan, memakai berbagai jurus untuk mengelak, padahal ia sudah terjepit. Jika KPK dan pengadilan tak bisa membeberkan bukti, bahwa Gamawan adalah tokoh kunci dalam menunjuk PNRI sebagai pemenangan tender e-KTP, maka semua bentuk pengadilan itu adalah drama belaka. Penuh kebohongan!