SHARE

Ini telaah dari hasil sidang kedua kasus proyek e-KTP Kemendari yang menghebohkan karena diduga melibatkan banyak tokoh besar di negeri tercinta ini.

Sidang kedua kasus dugaan korupsi KTP elektronik, Kamis (16/3) di PN Tipikor Jakarta, menghadirkan tujuh saksi antaranya mantan Mendagri Gamawan Fauzi, mantan Sekjen Mendagri Diah Anggraini, Chaeruman Harahap, yang menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR saat itu, serta Dirut PT Karya Wira Utama, Winata Cahyadi.

Ada beberapa poin yang berusaha ditegaskan majelis hakim, jaksa serta pengacara dalam persidangan kali ini.

Menjawab pertanyaan majelis hakim sebagai saksi, Gamawan menjelaskan bahwa LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) sempat meminta agar proyek e-KTP dipecah menjadi sembilan.

Namun terdakwa Irman yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil mengatakan sebaiknya dibuat satu saja agar tidak ada lempar melempar tanggung jawab.

Oleh karena itu dilakukan pertemuan antara Agus Rahardjo selaku ketua LKPP saat itu dan Irman, dengan difasilitasi Wapres saat itu, Boediono. Menurut Gamawan, pertemuan dengan wapres terjadi dua kali tanpa dirinya.

Agus Rahardjo saat ini menjabat sebagai Ketua KPK, yang membongkar kasus ini.

Yang juga dicecar oleh majelis hakim adalah siapa yang mengusulkan anggaran e-KTP yang tadinya menggunakan PHLN (Pinjaman dan Hibah Luar Negeri) untuk diubah menjadi rupiah murni atau APBN.

ruru

Menurut Gamawan, hal itu murni akibat dorongan DPR. Ditanyakan mengapa oleh tim pengacara, Gamawan menjawab, “Karena tidak ada pengalaman. Tidak pernah proyek dengan PHLN.”

Sedang menurut saksi Chaeruman Harahap, yang menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR saat itu, masalah anggaran pasti selalu diusulkan oleh pemerintah untuk dibuat pagu anggarannya.

Baca Juga  Status Novanto, Skenario Buruk KPK Hanya untuk Menghibur Publik

Di saat bersamaan, Chaeruman mengkonfirmasi bahwa Komisi II pernah membahas perubahan anggaran dari PHLN menjadi rupiah murni.

Menurut Surat Dakwaan KPK, penggunaan APBN sebagai sumber anggaran proyek e-KTP adalah ‘bagian dari grand design, agar 51% dari APBN dapat dipergunakan untuk belanja modal dan 49%nya untuk dibagi-bagikan’.

Setiap saksi yang berada di persidangan kali ini ditanyakan apakah  mengenal Andi Agustinus atau Andi Narogong.

Gamawan mengaku tidak mengenal, begitupun saksi lain Dirut PT Karya Wira Utama, Winata Cahyadi.

Sedang Chaeruman Harahap dan Diah Anggraini selaku Sekjen Kemendagri saat itu, mengenal Andi Agustinus.

Chaeruman berkata Andi sering ‘beredar’ di gedung DPR sedang Andi diperkenalkan ke Diah oleh Irman.

Dalam kesaksiannya, Diah menjelaskan bahwa dia pernah bertemu dengan  Andi Novianto, Sugiharto (Terdakwa II yang pada proyek e-KTP berlaku sebagai Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kpeendudukan) serta Irman di Hotel Gran Melia pada pukul 6 pagi.

Surat dakwaan KPK menjelaskan posisi Andi Agustinus sebagai pengusaha penyedia barang/jasa pada Kemendagri yang menjanjikan sejumlah uang kepada anggota Komisi II DPR.

ktpkl

Soal adanya bagi-bagi jatah juga dipertanyakan oleh majelis hakim.

Gamawan Fauzi dan Chaeruman Harahap menyangkal menerima bagian dari proyek e-KTP.

“Satu rupiah pun saya tidak penah menerima,” kata Gamawan Fauzi, dengan menyebut nama Tuhan.

“Tidak ada Pak. Yakin Pak”, kata Chaeruman saat dikonfrontasi majelis hakim.

Namun Diah mengakui bahwa dia menerima uang dari Irman dan Andi.

“Sekitar 2013 dihubungi Irman, ‘Ada sedikit rezeki’. Kami tidak tahu asal usul uang itu. Setelah itu Andi Agustinus datang ke kami. ‘Tidak usah ‘Ndi, tak usah.’ Dua hari setelah itu kami menghubungi Pak Irman, ‘Saya mau kembalikan uang ini.’ ‘Kalau Ibu mengembalikan berarti Ibu bunuh diri.” (jawab Irman) “Kami merasa seperti ancaman,” kisah Diah yang menggunakan ‘kami’ untuk merujuk dirinya.

Baca Juga  Gusur Agus Rahardjo

diah

Diah mengatakan bahwa dia mendapat US$300.000 dari Irman disusul oleh Andi memberikan US$200.000. Para hadirin pun lansung bersorak mendengar angka yang disebutnya.

Uang tersebut menurut Diah disimpan di rumahnya selama setahun, tidak pernah disentuh dan sudah dikembalikan kepada KPK.

Namun Diah kerap berkelit saat ditanyakan apakah uang tersebut berasal dari proyek e-KTP.

Meski begitu ketika ditanyakan oleh jaksa, Diah mengatakan bahwa setelah rapat dengar pendapat, Andi berkata bahwa “Irman minta duit mulu untuk Pak Menteri”.

Baik Diah dan Chaeruman berkata ‘tidak mengetahui apa pun tentang bagi-bagi jatah’ kepada anggota Komisi II dan pejabat Kemendagri terkait proyek ini.

Namun Dirut PT Karya Wira Utama, Winata Cahyadi mengakui bahwa dia pernah ‘ditodong’ oleh Irman, Sugiharto dan Andi untuk membayarkan ‘jatah ‘ yang harus dibayarkan ke orang-orang jika dia dimenangkan dalam tender.

cahyadi

“Pada 2009 saya mengerjakan pilot project e-KTP di enam daerah dan sukses”, kisah Winata.

“April saya ditelepon di kantor, ditunggu di Hotel Crown oleh Pak Irman atau Sugiharto, saya lupa persisnya.”

“Di suatu ruangan business centre ada Sugiharto. Menyusul Irman dan Andi.”

Kemudian dia mengisahkan bagaimana Andi mengajaknya untuk ikut tender e-KTP skala nasional.

“Pak Win tak usah keluarin uang. Saya yang keluarin uang”, kata Andi. Namun tambahnya, bahwa setiap biaya yang dikeluarkan untuk diberikan ke orang-orang akan dicatat dan ditagihkan kepada Winata begitu proyek berakhir.

Namun Winata menyatakan diri menolak.