SHARE

Korupsi berjamaah yang diduga terjadi pada proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) sebenarnya bisa dihindari jika sejak pihak Kementerian Dalam Negeri bersikap sensitif dengan tidak melanjutkan proyek tersebut.

Namun, mereka justru mengambil resiko besar dengan memastikan proyek tersebut tetap berjalan.

Hal ini tampaknya tak terlepas dari sikap Gamawan Fauzi, Mendagri 2009-2014, yang tetap memutuskan proyek berjalan seperti direncanakan.

sidangku

Resiko besar yang diambil Gamawan Fauzi adalah dengan memenangkan konsorsium yang sebenarnya tidak lolos dalam tahap seleksi.

Kesalahan besar dari Gamawan Fauzi ini sudah terungkap dari persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP Senin lalu di PN Tipikor Jakarta, saat tim jaksa penuntut umum dan majelis hakim mendalami masalah teknis pengadaan e-KTP ini.

Adalah Setya Budi Arijanta dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang menuding jika pihak Kemendagri sejak awal tidak sensitif dan terkesan mengabaikan seluruh rekomendasi untuk penyempurnaan proyek e-KTP tersebut.

setyaku

Risiko adanya potensi kerugian negara yang besar sudah diambil saat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri dan panitia lelang memenangkan konsorsium yang seharusnya tidak lolos dalam tahap seleksi.

“Tadi kan di penjelasan menerangkan tidak ada yang lolos teknis, tapi kenapa dilanjutkan? Itu kan namanya bunuh diri, begitu lo,” ujar Setya Budi Arijanta

Menurut Setya Budi, pada tahun pertama proyek e-KTP dijalankan, LKPP sudah meminta agar kontrak dibatalkan. Permintaan itu disampaikan kepada Kemendagri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Wakil Presiden.

Namun, pada kenyataannya proyek tetap dilanjutkan.

kutip

“Cepat dibatalkan agar tidak menimbulkan kerugian negara yang lebih besar,” kata Setya.

Ketua Tim Teknis dalam proyek pengadaan e-KTP, Husni Fahmi, mengaku diperintah untuk memenangkan konsorsium yang seharusnya tidak lolos dalam proses lelang.

Baca Juga  Tiga Alasan Kasus e-KTP Bermasalah Sejak Awal

Menurut Fahmi, awalnya panita pengadaan melakukan evaluasi teknis ketiga, yakni pengujian perangkat dan output atau proof of concept (POC).

Evaluasi diikuti oleh konsorsium PNRI, Astragraphia dan Mega Global Jaya Grafia Cipta. POC tersebut meliputi pengujian simulasi layanan e-KTP dan pengujian pencetakan blangko e-KTP.

Kemudian pengujian kartu chip dan pengujian Automated Finger Print Identification System (AFIS) dengan melakukan uji perekaman.

pnri

Berdasarkan serangkaian evaluasi teknis tersebut sampai dengan dilakukannya proses uji coba alat dan output, ternyata tidak ada peserta lelang yang dapat mengintegrasikan Key Management Server (KMS) dengan Hardware Security Module (HSM).

Dengan demikian, tidak dapat dipastikan bahwa perangkat tersebut telah memenuhi kriteria keamanan perangkat sebagaimana diwajibkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Meski demikian, menurut Fahmi, terdakwa Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ketua Panitia Lelang, Drajat Wisnu Setiawan, tetap meminta agar tiga konsorsium diloloskan dalam proses lelang.

Akan tetapi, mereka pasti tidak akan memutuskan hal itu jika tidak ada arahan dari bos besarnya, Mendagri Gamawan Fauzi.