SHARE
Ganjar Pranowo (kanan) bersama Ketua Umum PDIP, Megawati.

Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK), terus memburu kader-kader PDIP. Berbagai kasus korupsi yang ditengarai melibatkan partai pendukung pemerintah itu terus digulirkan. Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng, menjadi salah satu bidikan.

Ganjar disebutkan dalam dakwaan sidang kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, menerima sejumlah uang terkait jabatannya saat menjadi Walkil Ketua Komisi II DPR RI. Namun dalam persidangan Ganjar menolak tuduhan tersebut.

Dalam persidangan, Ganjar mengaku pernah diberi titipan uang oleh anggota Komisi II DPR, Mustoko Weni. Namun, karena tak tahu dari mana juntrungannya, Ganjar menolak. Ia menyebutkan setidaknya ada tiga kali mendapat tawaran uang. Dari berita pemeriksaan yang dibacakan hakim, uang yang ditawarkan kepada Ganjar diserahkan dalam goody bag.

“Saya tidak terlalu ingat itu, sekali-dua kali apa tiga kali,” ujar Ganjar. Ia mengaku tidak menerima dan tidak mengetahui aliran dana yang seharusnya diperuntukkannya.

Namun kesaksian Ganjar itu segera dibantah oleh Nazaruddin dalam kesaksiannya tentang kasus e-KTP. “Ganjar memang menolak, karena dia minta jatahnya disamakan dengan Ketua Komisi ii sebesar 500 ribu dolar, lalu dia rebut di media,” ujar Nazaruddin.

Setelah jatahnya disamakan dengan Ketua Komisi II, Ganjar menurut Nazaruddin akhirnya menerima uang itu. “Terima dia,” kata Nazaruddin.

Kasus yang menghadang Ganjar tak hanya seputar e-KTP. Ganjar juga ditengarai terlibat kasus pemberian izin untuk PT Semen Indonesia. Pembanguan pabrik semen di Rembang itu merupakan sebuah keputusan yang tidak pro rakyat karena melanggar berbagai ketentuan tentang Analisa Dampak Lingkungan (Amdal).

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pegunungan Kendeng Bahkan mengecam keras tindakan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang mengeluarkan izin baru untuk PT Semen Indonesia di wilayah Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang.

Baca Juga  Pansus Angket KPK, Napi Korupsi dan Penjelasan Yusril

Pengacara publik dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang juga anggota koalisi, Muhammad Isnur, menilai, Ganjar telah melakukan pelanggaran hukum dengan terbitnya izin bernomor 660.1/6 Tahun 2017 tertanggal 23 Februari 2017 tersebut.

“Kami mengecam keras tindakan Gubernur Jawa Tengah atas keluarnya izin lingkungan yang baru. Menurut analisis kami ada beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan Ganjar dengan menerbitkan izin tersebut,” ujar Isnur.

Masyarakat di Rembang menolak pembangun pabrik PT Semen Indonesia yang telah disetujui Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng.
Masyarakat di Rembang menolak pembangun pabrik PT Semen Indonesia yang telah disetujui Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng.

Isnur menyebutkan, penerbitan izin baru melanggar putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang sudah membatalkan Izin lingkungan pembangunan pabrik semen sebelumnya.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan untuk tidak membangun pabrik semen dan mengeluarkan izin tambang di Pegunungan Kendeng sampai ada hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHK) yang sedang disusun oleh Kantor Staff Presiden (KSP) dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Selain itu, Ganjar harusnya mempertimbangkan kehidupan rakyat yang lebih baik. Hal-hal itu seharusnya menjadi landasan bagi Gubernur Jawa Tengah dalam mengambil keputusan,” kata Isnur.