SHARE

Kendati terseret-seret di kasus e-KTP Ganjar Pranowo tampaknya masih akan dijagokan PDI Perjuangan untuk kembali mempertahankan jabatannya sebagai gubernur Jawa Tengah.

Ganjar Pranowo terpilih sebagai gubernur Jateng 2013-2018 pada Pilkada 2013. Anggota DPR periode 2004-2009 dan 2009-2013 ini sudah pasti akan maju kembali untuk memperebutkan kursi gubernur Jateng periode 2018-2023 melalui pilkada serentak Juni 2018 mendatang.

Dari kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Kemendagri yang memakai anggaran APBN 2011-2012 itu, Ganjar Pranowo didakwa  menerima suap sebesar 520.000 dolar AS. Penerimaan itu terjadi saat Ganjar masih menjadi pimpinan di Komisi II DPR RI.

ganjar
Ganjar Pranowo saat menjadi saksi di sidang e-KTP. Menerima dana e-KTP

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua terdakwa mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto.

Dalam surat dakwaan, Ganjar adalah salah satu pimpinan Komisi II DPR yang ikut dalam pertemuan pada Mei 2010.

Pertemuan itu dilakukan sebelum dilakukan rapat dengar pendapat antara Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR.

Pertemuan itu dihadiri Irman, Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraini dan Mendagri ketika itu Gamawan Fauzi.

chai
Chaeruman Harahap, sudah bersaksi di sidang e-KTP bersama Gamawan Fauzi

Selain itu, beberapa anggota DPR seperti Chaeruman Harahap, Taufik Efendi, Teguh Djuwarno, Ignatius Mulyono, Mustoko Weni, dan Arief Wibowo.

Pertemuan juga dihadiri oleh Muhammad Nazaruddin dan pengusaha Andi Narogong.

Dalam surat dakwaan, dijelaskan bahwa pemberian uang 500.000 dollar AS kepada Ganjar dilakukan di ruang kerja Mustoko Weni di Gedung DPR, pada Oktober 2010.

Pemberian dilakukan agar Komisi II dan Badan Anggaran DPR menyetujui anggaran proyek e-KTP yang diusulkan.

gonglik
Andi Narogong, memberikan uang kepada Ganjar Pranowo

Selain itu, masih pada Oktober 2010, sebelum masa reses DPR, Andi Narogong kembali memberikan uang kepada Ganjar sebesar 20.000 dollar AS.

Baca Juga  Miryam S. Haryani, Bintang pada Sidang Ketiga Kasus e-KTP

Selain Ganjar Pranowo ada tiga politisi PDIP lainnya yang diduga ikut menerima aliran dana proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2012 ini. Yakni, Yasonna Hamonangan Laoly, kini Menteri Hukum dan HAM, serta Olly Dondokambey yang  Gubernur Sulut 2015-2020, dan Arief Wibowo.