SHARE
Fraski Partai Gerindra, memilih walk out demi pencitraan seolah mereka pro rakyat.

Sikap sebagian anggota DPR dan fraksi-fraksinya memang sangat oportunitis. Mereka menganggap setiap peristiwa politik wajib dipandang sebagai untuk dan rugi dalam konteks pencitraan. Fenomena ini terjadi pada sidang paripurna di DPR, Jumat (28/4/2017).

Sejumlah fraksi seperti Partai Gerindra, melakukan walk out. Mereka tak menyetujui hak angket kepada KPK. Padahal dalam pembahasan di Komisi III, salah satu perwakilan dari Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, adalah figur yang paling galak dalam mengusulkan hak angket kepada KPK.

Aksi Partai Gerindra ini pun menjadi pertanyaan sejumlah pihak karena dianggap hanya sebagai sebuah langkah pencitraan. Maklum, opini publik masih menilai Hak Angket kepada KPK ini hanya akan melemahkan lembaga tersebut.

Langkah partai politik penolak hak angket KPK pun memnimbulkan tanda tanya. “Jangan-jangan hanya sebagai pencitraan demi agenda politik,” ujar pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing.

Emrus mencurigai langkah penolakan itu sekadar pencitraan demi mendulang suara yang berujung kekuasaan. Apalagi pada 2018 ada agenda politik pemilihan kepala daerah di 171 daerah, dan tahun berikutnya merupakan pemilihan legislatif serta pemilihan presiden yang diadakan serentak.

Emrus juga mengatakan, partai terkesan bermain di dua kaki karena, meskipun menolak, ada kadernya yang menjadi salah satu inisiator hak angket. Misalnya partai Gerindra dan Desmond serta Fadli Zon.

Partai politik selalu mengambil kesempatan untuk melakukan pencitraan.
Partai politik selalu mengambil kesempatan untuk melakukan pencitraan.

Kini masih terdapat empat partai yang menolak hak angket, yakni Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Namun ada kader dari empat partai itu yang meneken tanda tangan sebagai inisiator hak angket, yakni Desmond Junaidi Mahesa dari Gerindra, Fahri Hamzah dari PKS, Rohani Vanath dari PKS, dan Daeng Muhammad dari PAN.

Baca Juga  Polisi Siap Bersaing dengan KPK Berantas Korupsi di Indonesia

Hak angket pun telah disetujui dalam rapat paripurna pada Jumat pekan lalu melalui sidang yang ricuh. Musababnya, pemimpin sidang, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, langsung mengetuk palu menandai tandai persetujuan hak angket pada saat sidang penuh interupsi.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, mengatakan seharusnya partai penolak itu berjuang habis-habisan dalam sidang paripurna. Sebab, kata dia, suatu keputusan harus mendapat persetujuan lebih dari setengah anggota yang hadir. “Tapi, saat sidang, penolakan hanya sebentar dan tetap berlanjut hingga akhir,” ujarnya. “Yang mereka perlihatkan di sidang hanya untuk kepentingan partai semata.”

Penolakan itu ibarat melucuti pemerintah, Presiden Joko Widodo, karena fraksi PDIP dan Hanura, menjadi pendukung utama hak angket ini. Sekali lagi, pihak oposisi seperti Gerindra dan PKS hanya ingin memperlihatkan jika mereka tak sejalan dengan pemerintah saja dan menuruti opini publik yang selama ini sudah dibentuk oleh KPK.

Sejatinya, hak angket ini bukan permasalahan DPR untuk mengungkap isi rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani. Lebih jauh dan lebih penting lagi, DPR ingin mengungkap tentang kepatuhan KPK dalam hal keuangan, dan intrik yang terjadi di Komisi antirasuah tersebut.