SHARE

Penggunaan usulan hak angket terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi resmi telah diputuskan melalui Rapat Paripurna penutupan masa sidang keempat DPR, Jumat (28/4) pekan lalu.

Sekadar mengingatkan, dalam rapur tersebut, usulan hak angket itu dibacakan anggota Komisi III Teuku Taufiqulhadi. Ia langsung mendapat sambutan tepuk tangan peserta rapat paripurna.

Politisi Partai Nasdem itu adalah satu dari 26 nama anggota Dewan dari delapan fraksi yang menandatangani usulan hak angket. Mayoritas adalah anggota Komisi III.

Dalam rapat tersebut, anggota dari tiga fraksi bersuara. Mereka mengaku menolak usulan hak angket. Dari 10 fraksi di DPR, hanya tiga fraksi yang menyatakan menolak, yakni Gerindra, Demokrat dan PKB.

teuku
Teuku Taufiqulhadi

Kendati demikian, Gerindra belakangan mengisyaratkan dukungannya terhadap hak angket tersebut.

Dengan demikian, Fraksi Gerindra sangat mungkin akan menyertakan wakilnya di Pansus KPK yang akan dibentuk pada rapat paripurna pertama masa sidang kelima DPR, pasca reses, khususnya setelah 17 Mei.

Gerindra sejak awal sebenarnya tidak menyatakan penolakannya secara langsung terhadap penggunaan hak angket KPK ini.

Itu terlihat dari pernyataan Martin Hutabarat, anggota Fraksi Gerindra, yang menyatakan bahwa penjelasan atas usulan hak angket sudah cukup menarik.

Dalam rapat internal Komisi III yang membahas hak angket, usulan penggunaan hak angket terhadap KPK ini sebenarnya disetujui oleh mayoritas anggotanya yang berasal dari lintas fraksi.

Termasuk anggota dari Fraksi Gerindra, Demokrat dan PKB.

Agak mengherankan jika pada rapur Jumat lalu itu wakil-wakil dari ketiga fraksi tersebut memberikan pandangannya dengan menolak hak angket.

mamas
Masinton Pasaribu

Hal itu juga yang menimbulkan kekecewaan pada Masinton Pasaribu. Polisiti PDI Perjuangan ini menyatakan, mestinya rekan-rekannya dari ketiga fraksi itu konsisten dengan apa yang disampaikannya di rapat-rapat komisi.

Baca Juga  Masinton Pasaribu: Penyidik KPK Memberikan Keterangan Palsu di Persidangan

Semua pihak meyakini ada proses yang salah dan perlu didalami di institusi KPK.

Itulah pandangan umum dari anggota Komisi III sehingga hak angket KPK diajukan ke Bamus dan kemudian dibawa ke rapur untuk mendapatan persetujuan.

Masinton Pasaribu agak kecewa ketika ternyata ada anggota Komisi III yang balik badan atau berdalih segala macam.

Masinton yang terkenal vokal ini juga menegaskan, penggunaan hak angket bukan berarti sebagai bentuk dukungan terhadap koruptor maupun bentuk pelemahan kepada KPK.

Ditegaskannya, ia sangat faham betul resikonya dengan mengambil sikap menyetujui hak angket.

Yang pasti, ia bertekad tidak ingin bersikap munafik dalam melaksanakan politik. Ia juga tidak mau mengandalkan pencitraan.