SHARE
Partai Golkar tetap solid mendukung Setya Novanto. Hal ini disampaikan Agung Laksono, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Selasa (14/3).
“Partai Golkar sangat solid. Kami kompak,” tegas Agung. Ia kemudian menjelaskan, Partai Golkar juga tetap mempertahankan soliditasnya dalam mendukung pencalonan Joko Widodo sebagai Presiden 2019.
“Jadi kita bukan hanya partai pendukung pemerintah akan tetapi juga pengusung Jokowi untuk presiden 2019,” tegas Agung Laksono.
Pada Selasa sore Agung Laksono memimpinn rapat Dewan Pakar Partai Golkar di Ruang Dewan Pakar, Kantor DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta Barat.
Rapat Dewan Pakar Partai Golkar ini diikuti hampir seluruh anggotanya, kecuali wakil ketua Titiek Soeharto yang berhalangan.
Rapat membahas isu-su terkini, termasuk kasus proyek e-KTP Kemendagri yang disebut-sebut melibatkan beberapa pengurus Partai Golkar. arb5
 Golkar sendiri berniat mengambil langkah hukum karena partai berlambang beringin ini disebut ‘kecipratan’ duit korupsi e-KTP. Golkar juga sudah mengklarifikasi anggotanya yang disebut dalam dakwaan.
arb3
“DPP Partai Golkar telah menugaskan kepada ketua bidang hukum dan HAM Saudara Rudi Alfonso untuk mengambil langkah-langkah hukum terkait dengan pencemaran nama baik Partai, bahwa dalam dakwaan dicantumkan kalau  Partai Golkar ada mendapat Rp 150 miliar,” ujar Sekjen Golkar,idak benar sehingga dengan demikian Partai Golkar merasa untuk melakukan langkah-egas Idrus Marham.
Seperti diketahui beberapa politisi Partai Golkar disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang diindikasikan merugikan negara senilai hampir Rp 2,5 triliun.
Berdasarkan dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum dari KPK di sidang pertama kasus proyek e-KTP Kemendagri ini, Kamis (9/3) lalu, ada enam politisi Partai Golkar yang diduga terlibat. Yakni, Setya Novanto, Melchias Marchus Mekeng, Chaeruman Harahap, Agun Gunandjar Sudarsa, Mustokoweni, Markus Nari, dan Ade Komarudin.

Kasus e-KTP menjadi salah satu permasalahan yang memicu munculnya keresahan di internal Partai Golkar dan berpotensi memunculkan perpecahan baru di internal partai. Belum apa-apa,  misalnya, Yorrys Raweyai mengisyaratkan perlunya digelar Munaslub.

Baca Juga  Mungkinkah Agus Martowardojo Kooperatif?

Situasi tersebut mengundang respons dari Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie. Ia berharap situasi itu tak berujung pada digelarnya Munaslub Partai Golkar  untuk mengganti ketua umum.

Jangan kita hanya berpikir pragmatis, hanya mencari posisi atau jabatan dan setiap ada persoalan langsung berpikir untuk diselenggarakannya Munaslub,” kata Aburizal melalui akun Twitter resminya @aburizalbakrie, Jumat (10/3/2017).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga meminta seluruh kader Golkar tetap bersatu padu dalam situasi apa pun dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi permasalahan yang ada.

“Jika ada perbedaan pandangan, saya meminta untuk menyelesaikannya melalui mekanisme internal partai yang berlaku selama ini,” tegas ARB.

Agung Laksono mengamini. Ia mengingatkan seluruh kader agar tetap solid meski Setya Novanto disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi e-KTP. Ketika perpecahan lalu, pilkada kami drop.arb6.

Sekarang tertinggi. Itulah buah soliditas. Jangan gunakan momentum ini (kasus e-KTP) untuk pecah lagi. Kecuali kalau Pak Novanto tidak kooperatif, dia kooperatif kok dalam pemeriksaan. Jangan ambil posisi sekarang untuk menyalahkan,” kata Agung.

 

Setya Novanto sendiri menyadari keresahan yang sempat terjadi di internal partainya. Setidaknya, keresahan yang timbul akibat dirinya dan sejumlah nama politisi Golkar disebut terlibat kasus korupsi e-KTP.

Dalam pidatonya di depan kader-kader Partai Golkar pada acara Rakornis beberapa hari lalu, ia menegaskan bahwa dirinya tak menerima satu sen pun dari proyek e-KTP dan tak pernah terlibat dalam pertemuan-pertemuan dengan pihak tertentu, seperti yang disebut dalam dakwaan persidangan.

“Saya demi Allah, kepada kader-kader seluruh Indonesia, bahwa saya tidak pernah menerima apapun,” ucap Novanto.

Ia meminta kader-kader di daerah agar tak menanggapi isu-isu secara mentah dan mengajak seluruhnya untuk tetap solid dan bersatu untuk menghadapi momentum-momentum politik yang akan datang.

Baca Juga  Ketua DPR: Hormati Pemenang Pilkada Jakarta

“Kita harus kuat, solid dan berakar. Itulah jati diri Partai Golkar,” kata Novanto.

Salah satu momentum politik yang dinilai penting adalah pemilu serentak 2019, di mana Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden akan dilaksanakan secara bersamaan.

“Menang pemilu juga sekaligus indikator yang paling valid untuk mengukur keberhasilan kepemimpinan dalam parpol,” tutur Ketua DPR RI itu.

arb7