SHARE

Rencana pembentukan hak angket KPK sudah bergulir. Para pakar hukum, pegiat anti-korupsi mau pun elemen masyarakat lainnya turut berpendapat.

Dari rangkuman pendapat mereka, tersimpulkan, hak angket terhadap KPK bukan merupakan intevensi terhadap proses penegakan hukum.

Itu merupakan bentuk pengawasan sebagai salah satu fungsi DPR.

Untuk DPR, tidak ada istilah intervensi karena dalam pengawasan. DPR, sebagai representasi masyarajat, sah melakukan berbagai interaksi positif. Tidak ada istilah intervensi.

Hak angket diajukan untuk menggali lebih dalam masalah-masalah yang ditemukan terkait pelaksanaan undang-undang.

Di sisi lain, KPK sudah 15 tahun berdiri sehingga harus diuji dengan pertanyaan-pertanyaan tajam tentang proses hukum yang dilakukannya.

kokor

Intinya, hak angket dibentuk untuk mengevaluasi persoalan penegakan hukum yang dilakukan KPK secara umum. Bukan soal kasus per kasus. Termasuk kasus e-KTP. Hak angket tidak terkait langsung dengan kasus dugaan korupsi yang mengiringi proyek Kemendagri itu.

Usulan pengajuan hak angket diputuskan pada Rapat Dengar Pendapat Komisi III dan KPK yang dilangsungkan secara marathon hingga Rabu (19/4) dini hari lalu.

Mayoritas fraksi menyetujui pengajuan hak angket tersebut. Usulan itu dimulai dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK.

Alasannya, dalam persidangan disebutkan bahwa saksi yang juga anggota DPR Miryam S Haryani mendapat tekanan dari sejumlah anggota Komisi III, terkait keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Kemendagri.

KPK keukeuh tak mau membuka atau memutar rekaman audio dari percakapan antara Miryam S Haryani dengan tiga penyidik KPK, diantaranya Novel Baswedan.

“Mohon maaf rekaman tidak bisa kami berikan,” kata Agus Rahardjo, Ketua KPK,  saat itu.

Baca Juga  Olly Dondokambey Hadir di Sidang E-KTP Hari Ini