SHARE
Kinerja KPK akan diselidiki oleh anggota Komisi II DPR RI.

Hak angket untuk KPK yang diusulkan oleh Komisi III DPR RI terus mengelinding. Hak tersebut guna menyikapi kinerja KPK yang dinilai sudah kebablasan tanpa pengawasan sehingga cara kerja mereka salah dan perlu diawasi.

Hak angket tersebut akan diajukan oleh Komisi III tanpa ada kaitan dengan kasus e-KTP yang saat ini tengah disidangkan di pengasilan Tipikor, Jakarta.

Seusai dengan perundangan yang berlaku, Hak Angket DPR,  adalah sebuah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh DPR yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 177 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa hak angket harus diusulkan oleh paling sedikit dua puluh lima orang anggota serta lebih dari satu fraksi. Hak angket ini juga disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya materi kebijakan pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikannya.

Komisi III DPR RI akan ungkap kebobrokan KPK selama ini.
Komisi III DPR RI akan ungkap kebobrokan KPK selama ini.

Dalam mengajukan hak angket atas KPK ini, anggota Komisi III sudah menyiapkan materi-materi dalam hak angket itu, antara lain:

  1. Penyelidikan atas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Terhadap KPK Th 2015/2016 yg dilaporkan oleh BPK kepada DPR. Dalam laporan tersebut tercatat ada tujuh indikasi penyimpangan pengelolaan anggaran oleh KPK.
  2. Laporanlporan yang diterima Komisi III tentang keamanan data administrasi dan informasi seperti dugaan kebocoran dokumen proses hukum (BAP, sprindik, surat cekal, dan lain-lain), yang dapat mengganggu hak-hak warga negara di muka hukum.
  3. Laporan tentang terjadinya disharmoni antara Pimpinan KPK dg kelompok penyelidik/penyidik tertentu di KPK, maupun antara pegawai/penyidik di KPK yang memicu konflik internal dan berpotensi mengganggu kinerja KPK.
  4. Dugaan soal siapa yang benar antara keterangan Miryam Haryani dengan beberapa penyidik KPK terkait anggota DPR atau Komisi III yang menekan Miryam. Hal ini terkait dengan klarifikasi dan akuntabilitas akses informasi dari KPK yang diamanatkan dalam UU KPK.
  5. Dugaan ketidakpatuhan terhadap SOP dan UU dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal lidik dan sidik, selain tidak menjamin hak seseorang dimuka hukum, permasalahan ini juga diduga berpotensi menyebabkan KPK kalah dalam praperadilan.
Baca Juga  Gamawan Fauzi Jegal Lawan Bisnis demi Proyek e-KTP

Berdasarkan lima pokok pikiran tersebut, serta sudah disetujui Lebih dari satu fraksi serta hamper semua Anggota Komisi III menyetujuinya, maka hak angket tersebut akan terlaksana. Namun KPK selama ini beralasan jika hak angket tersebut tidak diperlukan karena akan mengganggu jalannya persidangan e-KTP.

Hanya saja, Komisi III bernaggapan jika hak angket ini tak terkait masalah e-KTP. Bahkan sebaliknya hak angket ini akan menyelidiki kinerja KPK yang selama ini mengalami banyakj benturan di dalam lembaga itu sendiri.