SHARE

Penggunaan hak angket DPR terhadap KPK adalah bentuk kontrol atau pengawasan dari dewan. Seluruh elemen masyarakat hendaknya memahami bahwa penerapan hak angket yang sudah disetujui oleh rapat paripurna DPR itu juga merupakan hak konstitusional anggota dewan dan itu dijamin oleh undang-undang.

“Perlu diingatkan juga, hak angket ini bukan untuk mengintervensi kasus e-KTP, BLBI, atau kasus-kasus lainnya yang tengah ditangani oleh KPK. Ini murni sebagai bentuk pengawasan dan kontrol terhadap kinerja KPK sebagai mitra kerja kita, yang selama ini belum terjawab dalam rapat-rapat dengan Komisi III DPR,” ungkap Ahmad Sahroni, anggota Fraksi Partai Nasdem DPR RI.

Ahmad Sahroni menyayangkan opini yang berkembang selama ini di masyarakat, bahwa hak angket tersebut upaya untuk melemahkan KPK.

sahroni
Ahmad Sahroni, anggota Fraksi Partai Nasdem DPR RI.

“Kita sebagai pengawas, dan kita mau meminta pertanggungjawaban. Tapi opini yang berkembang justru DPR akan melemahkan KPK,” imbuhnya.

Sahroni meyakini bergulirnya hak angket ini nantinya tidak akan mengganggu proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK, termasuk kasus e-KTP. Bahkan, dirinya mendukung agar kasus-kasus yang tengah ditangani KPK untuk segera dituntaskan.

“Kita tidak mau mencampuri semua kasus hukum yang sedang ditangani KPK. Tujuan kita mau melakukan pengawasan sebagai mitra kerja,” tegasnya.

Dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dengan KPK, 19 April lalu, pimpinan KPK tidak dapat menjawab banyak pertanyaan terkait dugaan penyelewengan dalam penggunaan anggaran atau keuangan negara yang diterima KPK.

rakernis
KPK tidak bisa menjawab pertanyaan anggota dewan dari Komisi III terkait tujuh dugaan penyelewengan anggaran negara di KPK

Ada tujuh dugaan penyelewengan anggaran negara oleh KPK, yakni:
1.Terdapat Kelebihan Pembayaran Gaji Pegawai KPK yang belum direalisasikan atas pelaksanaan tugas belajar sebesar Rp 748, 46 juta.
2. Belanja barang pada Direktorat Monitor Kedeputian Informasi dan Data sebesar Rp 153,61 juta tidak dilengkapi dengan pertanggungjawaban yang memadai. Tidak sesuai mata anggarannya sebesar Rp 134, 89 juta.
3. Pembayaran belanja perjalanan dinas, belanja sewa dan belanja jasa profesi pada biro hukum tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 185, 84 juta.
4. Kegiatan perjalanan dinas pada kedeputian penindakan tidak didukung dengan surat perintah minimal sebesar Rp 44,00 juta.
5. Standar biaya pembayaran atas honorarium kedeputian penindakan tidak sesuai ketentuan.
6. Realisasi belanja perjalanan dinas biasa tidak sesuai ketentuan minimal sebesar Rp 1.29 miliar.
7. Perencanaan pembangunan gedung KPK tidak cermat sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 655.30 juta.