SHARE

Hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena dinilai tidak bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), merupakan hak absolut DPR. Apa yang dilakukan DPR itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) dan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3.

Hak angket DPR tersebut juga dapat  diberlakukan untuk mempertanyakan lebih jauh terkait kasus penanganan dugaan korupsi pada proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik atau e-KTP dari Kemendagri.

Demikian disampaikan Praktisi Hukum sekaligus lawyer pada Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) IBLAM, Alungsyah. Ia menegaskan, tidak ada masalah dengan penggunaan hak angket DPR terhadap KPK.

Dijelaskan Alungsyah bahwa hak anget adalah salah satu fungsi DPR RI, untuk bertanya tentang kebijakan pemerintah maupun lembaga negara khususnya yang berkaitan dengan hal yang sifatnya penting strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hak angket ini sudah diatur dalam undang-undang.

“Jadi, pelaksanaan hak angket DPR terhadap KPK terutama yang berkaitan dengan proyek e-KTP itu sah-sah saja dan dapat dibenarkan dalam perspektif undang-undang, tidak ada aturan yang dilanggar apakah KPK lembaga independen menurut saya iya, tapi itu soal lain, ini kan bicara soal hak yang itu di jamin oleh Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan pasal 79 ayat (3) UU MD3,” katanya.

lulung
Praktisi Hukum sekaligus lawyer pada Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) IBLAM, Alungsyah

Alungsyah menambahkan bahwa penggunaan hak angket itu harus ada persyaratan yang harus dipenuhi agar hak ini dapat dilaksanakan, misalnya saja diusulkan paling sedikit oleh 25 orang anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi.

Ituharus mendapatkan persetujuan dari Paripurna yang dihadiri lebih dari seperdua jumlah anggota DPR, begitupun dengan pengambilan keputusannya. Semuanya juga diatur dalam Pasal 199 UU MD3.

“Jadi sederhananya hak angket itu, digunakan tidak ada pandang bulunya terhadap siapa dan lembaga mana. Hak angket itu berlaku untuk semua, asal saja penggunaan hak itu tidak menyimpang dari definisi hak angket itu sendiri dan apalagi dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk melakukan pelemahan terhadap KPK, walaupun disana ada nilai subjektif didalamnya, tetapi rasionalisasilah yang meng-objektifkan-nya, disinilah peran DPR untuk menjelaskannya,” ungkapnya.

Alungsyah juga menganggap wajar jika penerapan hak angket DPR terhadap KPK tersebut baru digulirkan dan dibahas sekarang, yang mengundang sikap kontraproduktif dari masyarakat. Ini karena KPK agak tertutup dan terkesan ekslusif dalam menangani kasus e-KTP Kemendagri, mungkin juga mengingat adanya dugaan keterlibatan anggota dewan.

“Mestinya hak angket itu digulirkan jauh-jauh hari kala kebijakan e-KTP itu muncul,” papar Alungsyah.

“Di satu sisi mungkin menimbulkan tanda-tanya tetapi dari sisi yuridisnya hak angket itu sendiri dibenarkan,” terang Alungsyah.

rakerkpku
Hak angket DPR terhadap KPK dilontarkan saat raker Komisi III DPR dengan KPK, 19 April 2017

Terkait dengan pembentukan hak angket terhadap KPK itu, ada lima yang menjadi dasar pembentukannya.

1.Untuk menindak-lanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Terhadap KPK Tahun 2015/2016 yang dilaporkan oleh BPK kepada DPR, dimana tercatat ada 7 indikasi penyimpangan pengelolaan anggaran oleh KPK.

2.Untuk menindak-lanjuti laporan-laporan yang diterima Komisi III DPR tentang keamanan data administrasi dan informasi seperti dugaan kebocoran dokumen proses hukum (BAP, sprindik, surat cekal, dll), yang dapat mengganggu hak-hak warga negara di muka hukum.

3. Untuk menindak-lanjuti laporan-laporan tentang terjadinya disharmonisasi antara Pimpinan KPK dengan kelompok penyelidik/ penyidik tertentu di KPK, maupun antara pegawai/penyidik di KPK yang memicu konflik internal dan berpotensi mengganggu kinerja KPK.

4. Untuk menindak-lanjuti dugaan soal siapa yang benar antara keterangan Miryam S Haryani dengan beberapa penyidik KPK terkait anggota DPR atau Komisi III DPR yang menekan Miryam S Haryani. Hal ini terkait dengan klarifikasi dan akuntabilitas akses informasi dari KPK yang diamanatkan dalam UU KPK.

5. Untuk menindak-lanjuti dugaan ketidakpatuhan terhadap SOP dan UU dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal lidik dan sidik, selain tidak menjamin hak seseorang dimuka hukum, permasalahan ini juga diduga berpotensi menyebabkan KPK kalah dalam praperadilan.