SHARE
Tak bisa dipungkiri jika kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri sangat seksi. Bayangkan, proyek ini disebut-sebut menelan dana hingga hampir Rp 6 triliun. Akan tetapi, hampir separuhnya disebut-sebut dikorupsi, yakni sekitar Rp 2,5 triliun.
Proyek e-KTP Kemendagri yang digagas sejak 2010 itu hingga sekarang belum selesai. Dari dugaan terjadinya korupsi pada proyek ini, sebanyak 294 orang telah diminta keterangannya oleh KPK.
Dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Dirjen Pencatatan dan Kependudukan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Irman, dan pejabat pembuat komitmen pada Dirjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto.
dpr2
 
Dari proses persidangan kasus ini, sejak Kamis (9/3) lalu, tim jaksa penuntut umum dari KPK telah membeberkan nama-nama yang disebutkan menerima aliran dana yang dikorupsi dari proyek e-KTP tersebut. Lebih dari 40 nama yang disebutkan, termasuk sebanyak 26 anggota DPR yang saat proyek e-KTP digagas duduk di Komisi II dan Badan Anggaran (Banggar) DPR.
 
Walau demikian, tudingan adanya korupsi yang menyertai proyek e-KTP Kemendagri tersebut masih bersifat dugaan. Masalahnya, penyebutan banyak anggota DPR yang diduga terlibat menerima aliran dana korupsi proyek ini sudah merisaukan anggota DPR secara umum.
 
Oleh karena itulah muncul kemudian usulan dibuatnya hak angket, dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebagai tokoh yang pertama kali menyampaikannya.
Menurut Fahri Hamzah, hak angket diperlukan untuk menjaga nama baik DPR serta fraksi-fraksi.

Hak angket juga dilakukan untuk investigasi secara menyeluruh kasus tersebut.

“Saya malah kepikiran ya kalau yang kayak begini begini ini, ini sebaiknya diangket juga sebab DPR punya kepentingan dong memperbaiki namanya,” sebut Fahri Hamzah.

Menurut Fahri, hak angket e-KTP bertujuan membuka kasus tersebut secara terang-benderang. Ia ingin mengetahui awal mula kasus itu.

Baca Juga  Setya Novanto dan Petinggi Golkar Rapatkan Barisan
KLARIFIKASI FAHRI HAMZAH
KLARIFIKASI FAHRI HAMZAH

“Saya tadi tanya BPK belum ada audit dari BPK. Jadi klaim kerugian harus dibuktikan juga,” sebut politisi PKS itu.

Usulah pembentukan hak angket terkait kasus e-KTP ini terus menggelinding. Ada yang pro, tak sedikit yang kontra juga.

Mulfachri Harahap, Ketua Fraksi PAN di DPR, mengatakan bahwa rencana penggunaan hak angket  ini harus dikaju dengan matang. Mulfachri tidak ingin, angket kasus e-KTP dianggap sebagai upaya intervensi proses hukum yang tengah berjalan.

“Kita berharap kasus e-KTP semata-mata untuk penegakan hukum, soal perlu adanya pansus e-KTP di DPR saya kira itu sesuatu. Sesuatu yang harus dipikirkan matang-matang jangan sampai dianggap jalan bagi DPR untuk mengintervensi atas proses hukum yang berlangsung,” kata Mulfachri,. Senin (13/3).

Kendati demikian, Mulfachri memahami niat baik Fahri untuk menyelidiki keterlibatan anggota-anggota DPR dalam korupsi mega proyek e-KTP. Namun, yang terpenting DPR harus mengawal jalannya persidangan kasus e-KTP agar berjalan adil dan profesional.

“Saya menangkap niat baik Fahri Hamzah kita harus bersama mengawasi proses persidangan e-KTP. Banyak jalan untuk melakukan itu, yang terpenting bagi masyarakat kita mengikuti perkembangan kasus e-KTP bisa berjalan dengan adil, tidak ada kepentingan lain di luar,” paparnya.

dpr3

Terkait dengan usulan dibentuknya hak angket itu, Fahri Hamzah menjelaskan bahwa penggunaan hak angket tersebut bertujuan untuk menginvestigasi dan menelisik secara menyeluruh dugaan keterlibatan aliran dana e-KTP kepada anggota-anggota DPR.

“Saya kalau ada teman-teman dari fraksi-fraksi lain ada ya sudah ayo kita sama-sama investigasi menyeluruh deh proses penyelidikan dan semuanya panggilan saja. Bagaimana itu orang terima uang periksa dong beneran,” ujar Fahri

Fahri curiga ada pihak-pihak yang menyembunyikan keterangan palsu sehingga menyeret nama-nama politisi Senayan ke dalam pusaran korupsi mega proyek itu. Kasus e-KTP dinilainya telah menciptakan kegaduhan politik nasional.

Baca Juga  Ketua DPR: Hormati Pemenang Pilkada Jakarta

“Kecurigaan saya ini ada yang menyelundupkan keterangan-keterangan ke dalam lembaran negara, kemudian dibawa ke ruang sidang, jadi sumber kepusingan kita secara nasional. Kita dibikin ramai, masalah inti enggak selesai. Apalagi masalah e-KTP mangkrak kan. Karena seluruh proses administrasi negara terhenti,” terangnya.

DPR5
 
Wakil Ketua DPR lainnya, Agus Hermanto, menyatakan bahwa pembentukan hak angket merupakan hak setiap anggota DPR. Walau demikian, kata Agus Hermanto, pembentukan hak angket
dugaan korupsi anggaran 2011-2012 sebesar Rp 2,3 triliun itu masih bersifat wacana.
“Hak angket itu yang mempunyai kewenangan anggota DPR. Kami sebagai pimpinan hanya bertugas melaksanakan administrasi,” ujar Agus Hermanto, Senin (13/3) di Gedung DPR
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MRP, DPR, DPD, dan DPRD disebutkan hak angket harus diusulkan oleh paling sedikit 25 anggota dan lebih dariripurna
 itu, DPR akan membentuk panitia dari semua unsur fraksi.
Sementara, jika usulan hak angket ditolak, DPR tidak dapat mengajukan kembali usulan pembentukan tersebut.
Hak angket sendiri merupakan sebuah hak yang dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan atas sebuah kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu UU dalam kebijakan pemerintah.
Secara pribadi Agus Hermanto menganggap hak angket dalam kasus e-KTP memang sebuah hal yang mendesak. Akan tetapi ia mengaku belum bisa memastikan apakah wacana tersebut akan terealisasi atau tidak.
sidang
“Sekali lagi bahwa kami ketahui ini sangat penting. Namun apakah ini dengan harus dengan hak angket kami lihat bagaimana efektivitasnya. Yang jelas itu adalah hak yang ada pada anggota dewan,” ujarnya.
Di sisi lain, Agus mengklaim, Dewan Pimpinan Pusat Demokrat telah meminta klarifikasi kepada sejumlah anggotanya yang diduga menerima uang hasil korupsi proyek e-KTP. Ia meyakini, tudingan penerimaan itu tidak benar.
Oleh karena itu, ia meminta publik untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan tidak memukul rata anggota DPR dalam kasus tersebut.“Saya yakini bahwa Partai Demokrat tidak sama sekali terkait dengan penyelewengan e-KTP ini,” tegas Agus Hermanto.

Baca Juga  Setnov Minta Semua Hormati Asas Praduga Tak Bersalah