SHARE
Wacana penggunaan hak angket terkait dengan pengusutan dugana korupsi proyek e-KTP Kemendagri terus bergulir. Banyak anggota dewan yang merespon positif. Itu pula yang membuat pionir pengusung hak angket tersebut, yakni Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, merasa sudah kepalang tanggung dan kini berencana untuk meminta dukungan pemerintah.
Penggunaan hak angket dalam kasusa e-KTP memungkinkan DPR melakukan investigasi menyeluruh terhadap kasus terebut, terutama juga karena adanya dugaan banyak anggota dewan yang menerima aliran danadari  proyek e-KTP Kemendagri itu.
Setelah Fahri Hamzah melempar “bola panas” hak angket tersebut, Senin (13/3) lalu, cukup banyak sejawatnya di parlemen yang mengapresiasi usulannya. Mereka merespon baik usulan dibentuknya hak angket tersebtu yang mendasari perlunya dibuat hak angket kasus dugaan korupsi di proyek e-KTP ini adalah karena banyaknya anggota dewan yang menjadi korban. Padahal, mereka belum tentu terbukti bersalah.
joko14
Kasus e-KTP, sebut Fahri, harus disikapi secara fair, terbuka ke masyarakat agar masyarakat juga benar-benar tahu, bahwa tidak ada pesta bagi uang-uang yang menghabiskan lebih dari 50 persen total proyek.
Ihwal rencana permintaan dukungannya pada Presiden Jokowi, Fahri Hamzah mengatakan bahwa kasus ini tidak terjadi di masa pemerintahan Jokowi, tetapi di masa lalu. Jadi, tidak ada hubungannya dengan pemerintahan yang ssekarang.
Hak angket pengusutan kasus e-KTP demi menyelidiki tiga hal, yaknisoal perencanaan anggaran, permainan tender, serta pengadaan barang dan jasa.
Dukungan Jokowi bisa lebih mendorong percepatan penggunaa hak angket, agar semakin ada kejelasan mengenai perencanaan anggaran, permainan tender, dan kongkalingkong yang mungkin muncul dalam pengadaan barang dan jasa.
Wajar juga jika Fahri Hamzah pun meminta dukungan masyarakat Indonesia untuk pengguliran hak angket ini. Dia juga meminta masyarakat melihat jelas kasus ini secara menyeluruh.
“Untuk membedah ini semua, harusnya rakyat mendukung menggunakan satu pisau yang diberikan konstitusi kepada DPR untuk membedah ini secara terbuka. Kita jangan bertepuk-tepuk dalam irama yang belum tentu irama sesungguhnya,” tuturnya.

joko13

Kasus e-KTP, yang melibatkan banyak nama anggota DPR, ini mengingatkan Fahri akan kasus Bank Century. Dalam kasus Bank Century, banyak nama yang disebut terlibat, namun hanya mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya yang dijadikan terpidana. Dia pun menduga ada sebuah upaya pengalihan dari pihak tertentu.

Baca Juga  Inilah Karangan Fiksi Nazaruddin yang Dibantah Setnov dan Anas

“Pengalihan seperti ini mengingatkan saya kasus Century. Tiba-tiba yang jadi narapidananya Budi Mulya, yang tidak disebut dalam kasus. Aparat penegak hukum itu punya tendensius membelokkan kasus,” sebutnya.

Saat ini, Fahri telah dihubungi oleh belasan anggota DPR terkait dengan rencananya mengajukan angket kasus e-KTP. Juga, dikatakannya, banyak anggota yang ingin menjadi pengusul angket.

“Kita minta agar teman anggota saya mendapat banyak sekali SMS dan WA (WhatsApp) yang mau jadi pengusul. Kita lihat aja. Saya belum tahu (banyaknya anggota yang mendukung), kan belum beredar naskahnya. Kalau yang SMS banyak, saya kira belasan yang mengontak saya,” ucapnya.

“Kalau diinvestigasi secara menyeluruh oleh DPR, dalam tempo dua bulan kita bisa buka ini semua, apa yang terjadi,” Fahri Hamzah menegaskan.