SHARE
JAKARTA, 28/9. SIDANG PARIPURNA SEPI. Suasana sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, Jakarta, Senin, (28/9). Agenda sidang antara lain pengambilan keputusan RUU tentang Kearsipan, RUU tentang Rumah Sakit, membahas kebijakkan pemerintah menaikkan BBM, laporan penanganan bencana alam Aceh, laporan Pansus penyelidikan orang hilang 1997-1998, serta penyusunan rencana strategi DPR RI 2010-2015. FOTO ANTARA/Yudhi Mahatma/pd/09
Kasus yang menyertai proyek e-KTP dari Kemendagri memang sudah menyedot perhatian masyarakat. Apalagi kasus ini disebut-sebut banyak melibatkan tokoh-tokoh besar di negeri ini. Walau demikian, masyarakat tetap harus memahami bahwa kesemuanya masih bersifat dugaan.
Ada asas praduga tak bersalah yang harus ditaati, termasuk juga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam hal ini KPK tak bisa seenaknya menetapkan seseorang menjadi tersangka atau terdakwa hanya karena berdasarkan keterangan yang disampaikan saksi atau mereka yang sudah dijadikan terdakwa dalam kasus proyek e-KTP Kemendagri ini.
Saat ini baru dua orang yang dijadikan terdakwa dari total 294 saksi yang sudah dimintai keterangannya terkait penerapan proyek Kemendagri tersebut. Dari 293 saksi tersebut, sebanyak 133 diantaranya sudah ditetapkan sebagai saksi potensial dan akan dimintai keterangannya lagi dalam lanjutan persidangan kasus ini di PN Tipikor Jakarta.
angketdpr2
Dari sidang pertama pada Kamis (9/3) lalu masih dua orang yang ditetapkan sebagai terdakwa yakni Irman dan Sugiharto, dari Dirjen Dukcapil Kemendagri.
Sidang kedua akan dilakukan Kamis (16/3) besok, dengan menghadirkan sebanyak delapan saksi. Bisa saja kemudian KPK menetapkan tersangka baru setelah sidang kedua ini, berdasarkan pengembangan yang diperoleh dari penyampaian keterangan para saksi.
Sejumlah anggota DPR memina agar KPK tidak sembarang dalam menetapkan tersangka baru atau menaikan  status seorang saksi menjadi terdakwa. Jika hal itu dilakukan KPK berpotensi meningkatkan suhu panas politik, menambah kegaduhan di masyarakat.
angketdpr1
Masyarakat juga dituntut untuk lebih memahami kasus proyek e-KTP Kemendagri ini dengan jernih. Masyarakat harus melihat jelas kasus ini secara menyeluruh.
Hal itu pula yang tampaknya yang menjadi dasar dari adanya usulan mengenai perlunya hak angket untuk kasus e-KTP ini.
Usulan hak angket yang diwacanakan oleh dua wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dan Agus Hermanto, tidak ada salahnya diproses. Sudah banyak respon dari kalangan anggota dewan lainnya agar hak angket bisa direalisasikan. Apalagi, dalam kasus proyek e-KTP Kemendagri tersebut, DPR termasuk yang menjadi korban.
fahriagus
Hak angket untuk kasus e-KTP membuat parlemen bisa menginvestigasi kasus e-KTP secara menyeluruh. Dengan hak angket DPR diyakini bisa bersikap fair, jujur, terbuka ke masyarakat. Wajib disampaikan ke masyarakat bahwa tidak pernah ada bagi-bagi uang yang menghabiskan lebih dari 50 persen dana total proyek.
Hak angket pengusutan kasus e-KTP Kemendagri ini diperlukan untuk investigasi penting atas tiga hal, yakni terkait soal perencanaan anggaran, permainan tender, dan pengadaan barang dan jasa.
 keket
Jika investigasi atas ketiga hal tersebut bisa dilakukan sangat mungkin nantinya bisa diketahui kepastian adanya kongkalingkong terkait proyek e-KTP Kemendagri ini, sehingga tidak lagi bersifat dugaan semata, seperti sekarang ini.*
Baca Juga  Ini Ringkasan UU Pemilu yang Sudah Disahkan di Rapat Paripurna DPR