SHARE

Hak angket KPK yang digulirkan DPR tak ada kaitannya pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini yang perlu disampaikan ke seluruh elemen masyarakat, tak terkecuali kalangan parlemen, yang sebagian punya pandangan bahwa hak angket bisa menjadi pintu masuk ke pemakzulan terhadap presiden.

Bahkan seorang Mahfud MD berpendapat, hak angket KPK tidak akan berujung pada pemakzulan Jokowi.

mapud
Mahfud MD. Tak mungkin untuk pemakzulan presiden

Hak angket KPK tidak ada kaitannya dengan presiden karena kinerja KPK tidak ada kaitannya sama sekali dengan presiden.

Oleh karena itu presiden tidak mungkin dimakzulkan dengan hak angket KPK.

Pendapat Mahfud MD yang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu sekaligus menjadi penepis dari keheranan dan kekhawatiran sebagian petinggi parpol dan anggota dewan.

Mereka merasa heran, mempertanyakan, kenapa mayoritas pengusul hak angket adalah partai pendukung pemerintah.

hasan
Zulkifli Hasan. Berpikir terlalu jauh

Salah satu petinggi partai yang mempertanyakan hak angket ini adalah Zulkifli Hasan.

Ia mengaku masih bingung dengan manuver yang dilakukan anggota Fraksi PDIP, Nasdem, atau Hanura, yang sejak awal berada dalam koalisi mendukung pemerintah.

Zulkifli Hasan tampaknya masih ragu-ragu, tidak seperti Surya Paloh yang bersikap tegas.

Surya Paloh sudah sangat memahami esensi hak angket DPR untuk KPK ini.

paloh
Surya Paloh. Hak angket sebuah bentuk pengawasan

Hak angket adalah bentuk pengawasan, kontrol dan evaluasi DPR untuk KPK.

Dengan demikian hak angket tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan pimpinan KPK atau melemahkan KPK sebagai institusi.

Apalagi ditujukan sebagai pintu masuk bagi pemakzulan presiden.

Jauh benar berpikirnya.

Tidak sampai ke sana pastinya.

Baca Juga  Niat Gulingkan Pemerintah Sudah Dapat Dikenakan Delik Makar Ungkap DPR