SHARE

Hak angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah digulirkan oleh Komisi III DPR bersinergi dengan usulan yang disampaikan jauh sebelumnya oleh Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR. Fahri Hamzah adalah orang pertama yang mewacanakan pembentukan hak angket KPK tersebut.

Ketika Fahri Hanmzah melontarkan usulannya, di pertengahan Maret itu, masih sedikit yang mendukungnya. Tetapi bukan berarti wacana tersebut kandas, hanya Fahri tak bisa langsung menggebernya. Usulan pembentukan hak angket KPK itu seperti menunggu saat yang tepat untuk menjadi bola salju, bergulir tak tertahan.

Momentum itu akhirnya datang juga melalui Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III DPR dengan KPK, Rabu lalu. Komisi III berencana membuat hak angket untuk membuka borok KPK, termasuk adanya penyimpangan pengelolaan anggaran atau keuangan mereka.

bennyk
Benny Kabur Harman, pimpinan Komisi III DPR. Hak angket KPK perlu

Dalam RDP itu KPK terus menolak berbagai permintaan Komisi III, termasuk memberikan keterangan mengenai penyimpangan anggaran keuangan mereka. Alasan yang dipakai KPK, bahwa mereka dilindungi oleh hukum.

Akan tetapi, alasan yang dikemukakan KPK ditepis oleh Fahri. KPK tidak harus berlindung atas nama hukum. Ia juga menilai, wajar jika Komisi III mengusulkan hak angket.

Hak angket merupakan salah satu hak yang dimiliki DPR dalam menjalankan fungsi kenegaraan.

Hak angket diperlukan dengan tujuan untuk memperbaiki sebuah lembaga negara.

Proses yang dilakukan oleh panitia khusus (pansus) KPK nantinya juga bersifat terbuka, dapat diikuti oleh masyarakat.

Fahri Hamzah, sebut penyidik KPK selama ini ilegal.
Fahri Hamzah. Konsisten mengusulkan hak angket KPK

Sebuah penyelidikan yang dilakukan DPR pasti baik untuk masyarakat, pasti baik untuk kepentingan kelembagaan dan penataan kelembagaan negara.

Hak angket diperlukan untuk menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat kepada KPK.

Hak angket merupakan salah satu sarana pengawasan yang dimiliki oleh DPR dan diatur dalam Undang undang MD3.

Baca Juga  Fahri Hamzah Yakin Setya Novanto Tak Terlibat Korupsi e-KTP

Oleh karena itu penggunaan hak angket bukan merupakan sesuatu yang luar biasa.

Termasuk terhadap KPK yang merupakan lembaga di mana anggaran, legislasi dan pengawasan umumnya memang di bawah DPR.