SHARE
Miryam S. Haryani, sempat mengeluarkan senjata pamungkas wanita, menangis.

Politisi Partai Hanura, yang didakwa ikut menerima uang sogokan kasus e-KTP, Miryam S. Haryani, kini buron. Wanita yang juga dikenal sebagai Yani Hanura itu, tengah dicari-cari oleh Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso).

Oso bahkan sudah gusar terhadap sikap Yani Hanura yang tak mau melapor kepadanya perihal namanya yang disebut-sebut meminta dan menerima uang dalam kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut. Oso kini sudah memerintahkan Sekretaris Jenderal (Sekjen), Partai Hanura Sarifuddin Sudding untuk mencari keberadaan Yani.

“Saya sampai sekarang ini belum mendapatkan laporan dari Ibu Miryam,” ujar Oso yang masih menunggu penjelasan Yani Hanura tentang kasus korupsi e-KTP.

Mungfkinkah akan ada sanksi tersendiri buat Yani? Oso belum mau mengungkapnya. Wakil Ketua MPR ini mengaku belum mau menjatuhkan sanksi kepada Yani. Apalagi Yani Hanura belum terbukti menerima uang dari korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. Meski demikian usaha Yani mencabut pernyataannya dalam BAP, membuat banyak pihak gusar. “Kalau ada sanksi hukum dan ketetapan hukum, maka sayalah orang yang pertama yang memecat Yani,” tegas Oso.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tersebut, yakni mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto.

Yani, sudah dimintai kesaksiannya di persidangan Tipikor, pekan lalu. Namun ia mencabut semua keterangannya karena merasa berada di bawah tekanan saat memberikan keterangan kepada penyidik dari KPK. Senin (27/3/2017), sedianya Yani Hanura akan dikonfrontir dengan Novel Naswedan cs. Dari penyidik KPK. Sayang Yani mangkir dengan alasan tengah sakit.

Baca Juga  Ini Alasan Golkar Tetap Solid Sikapi Pencekalan Setnov

Kini kasus e-KTP berada dalam persimpangan. Pasalnya Yani yang diharapkan dapat memudahkan persidangan ini justru membuatnya semakin berbelit-belit tak karuan.