SHARE

Wakil Sekretaris Komisi Hukum serta Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Erfandi menyebutkan pihaknya juga lakukan kajian pada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai tidak mematuhi Perppu Nomor 2 Th. 2017 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 th. 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

HTI dibubarkan oleh pemerintah karna dinilai mempunyai ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Dalam kajian MUI, lanjut Erfandi, HTI dinilai lakukan pelanggaran atas Perppu Ormas serta melawan Pancasila.

” Kyai Ma’ruf itu telah miliki data memanglah yang dibubarkan oleh pemerintah itu betul-betul lakukan pelanggaran serta melawan Pancasila, ” tutur Erfandi waktu didapati selesai diskusi Perppu Ormas di lokasi Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017).

Menurut Erfandi, ideologi khilafah islamiyah yang diyakini HTI bertentangan dengan Pancasila. Diluar itu, HTI juga berusaha membenturkan nilai-nilai Islam dengan ideologi Pancasila.

” HTI itu telah terang pergerakan politik yang juga akan menegakkan khilafah islamiyah. Ini kan terang bertentangan dengan Pancasila. Lalu Pancasila dibenturkan dengan Islam tersebut walau sebenarnya kan tak ada pertentangan. Ini dibenturkan pada Pancasila dengan Islam, ” kata Erfandi.

Terlebih dulu Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum serta HAM mencabut status tubuh hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan hal tersebut, HTI resmi dibubarkan pemerintah.

Pencabutan dikerjakan jadi tindaklanjut Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Th. 2017 yang merubah UU Nomor 17 Th. 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan.

Pemerintah berasumsi ideologi ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak cocok dengan apa yang tercantum dalam Biaya Basic serta Biaya Tempat tinggal Tangga. Dalam AD/ART yang diserahkan, HTI memberikan ideologi mereka yaitu Pancasila.

” Meskipun dalam AD/ART memberikan Pancasila jadi ideologi untuk Tubuh Hukum Perkumpulannya, tetapi dalam kenyataan di lapangan, aktivitas serta kesibukan HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila serta jiwa NKRI, ” tutur Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum serta HAM Freddy Harris di kantor Kementerian Hukum serta HAM, Jakarta Selatan, Rabu (19/7/2017).