SHARE

Orang pertama yang layak dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri sebenarnya adalah Gamawan Fauzi.

Seperti yang sering diungkap Nasionalisme.net, Gamawan Fauzi dinilai sebagai orang yang paling patut dipersalahkan atas dugan terjadinya korupsi berjamaah pada proyek yang digagasnya tersebut.

Untuk mengingatkan kembali, nama Gamawan Fauzi yang pertama kali disebutkan oleh Mohammad Nazaruddin ketika menjalani pemeriksaan soal kasus e-KTP di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi.

Saat itu, Selasa, 26 September 2016, mantan bendahara umum Partai Demokrat itu baru saja diperiksa kembali terkait dugaan korupsi yang terjadi pada proyek e-KTP yang digagas Kemendagri.

Nazaruddin lantas saja bernyanyi.

nazaruddin

Nazaruddin

Dalam senandungnya dia mengungkap mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi,  terlibat kasus e-KTP. Dia mengatakan, Gamawan sewaktu masih menjabat Mendagri, turut menerima gratifikasi terkait proyek e-KTP itu.

“Sekarang yang pasti e-KTP sudah ditangani oleh KPK. Kita harus percaya dengan KPK. Yang pasti Mendagrinya waktu itu (Gamawan Fauzi) harus tersangka,” ucap Nazaruddin di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 26 September 2016.

Nasionalisme.net memperoleh dokumen pemeriksaan Nazaruddin terkait dengan keterlibatan Gamawan Fauzi tersebut tersebut dari sebuah sumber. Menurut sumber tersebut, saat ini ada kecenderungan dari persidangan untuk mengabaikan keterangan yang disampaikan Nazaruddin tersebut, dengan mengalihkan tudingan ke pihak lain.

Ketika diperiksa kembali oleh KPK pada  18 Oktober 2016, hasrat Nazaruddin pun semakin tak terbendung untuk mengungkap korupsi proyek pengadaan e-KTP tahun 2011-2012 ini ke publik.

Usai menjalani pemeriksaan, Nazaruddin kembali bernyanyi soal kasus tersebut. Terutama pihak-pihak yang diduga turut menerima‎ aliran dana korupsi e-KTP ini. Mereka yang disebut Nazaruddin, yakni mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Djafar Hafsah.

Baca Juga  Hari Ini 2 Terdakwa Kasus e-KTP Hadapi Vonis

gugus

Agus Martowardojo & Gamawan Fauzi

“(Aliran dananya) itu ke Mendagri waktu itu (Gamawan Fauzi), Dirjen ‎Dukcapil waktu itu (Irman), ke Menkeunya waktu itu (Agus Marto), dan Djafar Hafsah,” ucap Nazaruddin kala itu.

Sebelum pemeriksaan-pemeriksaan itu, M Nazaruddin kerap menyebut nama pejabat yang diduga turut terlibat dan menerima aliran dana dari korupsi proyek e-KTP, termasuk nama Gubernur Jawa Tengah yang dulu duduk di Komisi II DPR, Ganjar Pranowo.

Saat ini baru tiga orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dua mantan anak buah Gamawan Fawzi,  yani Irman dan Sugiharto, yang  didakwa melakukan korupsi secara bersama-sama dalam proyek e-KTP. Irman dan Sugiharto didakwa merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.

Terdakwa ketiga adalah Andi Agustinus atau Andi Narogong, seorang pengusaha yang menjadi rekanan di Kemendagri. Sementara duit untuk proyek e-KTP itu belum turun, Andi Agustinuslah yang mengusahakannya, dan menyebarkannya melalui Irman dan Sugiharto.

Irman merupakan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sementara itu, Sugiharto ialah mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Dukcapil Kemendagri.

duitektp

Atas perbuatannya itu, Irman dan Sugiharto didakwa melangar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam dakwaan disebutkan nama-nama besar yang diduga ikut menikmati aliran dana megaproyek senilai Rp 5,9 triliun. Mereka adalah Anas Urbaningrum, Melcias Marchus Mekeng, Olly Dondokambey, Tamsil Linrung, Mirwan Amir, Arief Wibowo, Chaeruman Harahap, Ganjar Pranowo, Agun Gunandjar, Mustokoweni, Ignatius Mulyono, Taufik Effendi, Teguh Juwarno, Miryam S Haryani.

Baca Juga  Yasonna Laoly: KPK Mau Cekal Saya? Apa Urusannya?

Kemudian, Nu’man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz, dan Jazuli Juwaini, Markus Nari, Yasonna H Laoly, Khatibul Umam Wiranu, M. Jafar Hafsah, Ade Komarudin, Marzuki Ali, dan 37 anggota Komisi II lainnya juga disebut terima aliran dana dalam kasus e-KTP.