SHARE

Dinas Kebudayaan serta Pendidikan (Disdikbud) DKI Jakarta memaparkan argumen kenapa pihaknya tidak ikuti ketetapan tehnis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berada di Permendikbud Nomor 17 Th. 2017.

” Jadi saat ada FGD itu kita telah setuju bila Permendikbud 17 th. 2017 itu juga akan dipakai pada PPDB On-line th. depan atau 2018, ” kata Kapusdatikom Disdikbud DKI Jakarta Maridi di Kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/7/2017).

Pasalnya, Ketentuan Kepala Disdikbud DKI Jakarta keluar terlebih dulu daripada Permendikbud Nomor 17 Th. 2017. Berdasar pada info Maridi, ketentuan pertama kepala dinas berkaitan ketentuan tehnis PPDB On-line di DKI tertuang pada Ketentuan Nomor 373 Th. 2017 yang terbit pada 21 Maret 2017.

” Sedang Permendikbud Nomor 17 Th. 2017 kan baru ada bln. Mei, ” tambah Maridi.

Di bagian beda, Ombudsman Republik Indonesia temukan kenyataan kalau karena ketidaksamaan itu hak calon peserta didik baru dilanggar serta ada sangkaan terjadinya manipulasi data peserta didik yang di terima.

” Diluar itu, zonasi peserta didik yang berada di permendikbud juga tidak terakomodir karna systemnya masih tetap gunakan NEM serta itu tidak adil karna yang pandai dapat kumpul di satu sekolah saja, tidak rata, ” tandas anggota pimpinan Ombudsman RI Ahmad Suadi.